Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan laju penularan virus Corona (Covid-19). Kebijakan itu akan dilakukan di Jawa - Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021.
Pemerintah pun membeberkan sejumlah daerah yang berpotensi untuk menerapkan kebijakan tersebut karena termasuk dalam daerah dengan risiko tinggi penularan Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan bahwa daerah dengan risiko tertinggi dimulai dari Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.
Kemudian di Jawa Barat yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Daerah risiko tinggi di Provinsi Banten tercatat di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan.
Selanjutnya, di Jawa Barat terutama di luar Jabodetabek, tingkat risiko tinggi penularan virus yaitu di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cimahi.
Adapun, di Jawa Tengah, Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya juga masuk dalam daftar risiko tinggi penularan. Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kulonprogo di DI Yogyakarta juga masuk daftar tersebut.
Baca Juga
“Di Jawa Timur yaitu di Kota Malang Raya, dan Surabaya Raya, sedangkan di Bali adalah Denpasar, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” kata Airlangga di Istana Presiden, Rabu (6/1/2021).
Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan memonitor ketat daerah yang menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat pada 11 Januari - 25 Januari.
Menurutnya, pengawasan terhadap regulasi ini akan berlangsung ketat. Pelaksanaan protokol kesehatan seperti menjaga jarak mencuci tangan juga akan terus digalakkan.
Pemerintah lanjut Airlangga juga akan meningkatkan operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP, Polisi dan unsur TNI. Dia menegaskan bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Airlangga menjelaskan bahwa pembatasan kegiatan yang diterapkan provinsi atau kabupaten/kota harus memenuhi salah satu dari sejumlah kriteria.
“Pemerintah membuat kriteria pembatasan masyarakat sesuai undang-undang yang telah dilengkapi PP 21/2020,” ujarnya.
Kriteria yang dimaksud, pertama tingkat kematian akibat Covid-19 di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau di atas 3 persen. Kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional atau di bawah 82 perse.
Ketiga, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14 persen serta keempat tingkat keterisian rumah sakit di atas 70 persen.
“Penerapan pembatasan tersebut dilakukan di provinsi Jawa - Bali karena diseluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari parameter yang ditetapkan,” katanya.
Sementara itu, pembatasan aktivitas yang dimaksud meliputi, pertama, membatasi tempat kerja dengan work from home (WFH) 75 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kedua, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring.
Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan ketat.
Keempat, melakukan pembatasan terhadap jam buka di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00. Kemudian makan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui delivery tetap diizinkan.
Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Keenam, mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol yang lebih ketat.
Selanjutnya, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kapasitas dan jam operasional moda transportasi juga akan diatur.
Airlangga mengungkapkan alasan pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat ialah karena penambahan kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir.
Pada akhir Desember dia menyebut penambahan kasus mencapai 48.434 kasus dalam kurun satu pekan, sedangkan pada awal Januari meningkat menjadi 51.986 dalam kurun satu pekan.
Selain itu, pemerintah juga mencatat adanya 54 kabupaten/kota yang memiiki risiko tinggi, 380 kabupaten/kota risiko sedang dan 57 kabupaten/kota risiko rendah, dan 11 kabupaten/kota yang tidak ada kasusnya.
"Pemerintah melihat rasio-rasio keterisian dari tempat tidur isolasi dan ICU, serta terkait positivity rate atau kasus aktif di mana secara nasional kasus aktif sekitar 14,2 persen," paparnya.
