Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan nilai rata-rata 75,2 kategori predikat C kepada kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makariem sepanjang 2020.
Direktur Vox Point Bidang Pendidikan sekaligus Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji bahkan menilai kinerja Mendikbud selama setahun belakangan adalah suatu kemunduran.
“Kebijakan Mendikbud ini banyak bertolak-belakang dengan rencana program Presiden untuk menyiapkan SDM unggul,” ungkap Indra, mengutip keterangan resmi P2G, Senin (28/12/2020).
Selanjutnya, P2G menilai dari 15 kebijakan Mendikbud sepanjang 2020 masih ada 9 pkebijakan yang mencatatkan rapor merah. Dua program yang menjadi sorotan antara lain rencana penerapan Asesmen Nasional dan Belajar Tatap Muka.
“Tanpa bertendensi tertentu, P2G berharap potret nilai tersebut diharapkan mampu menjadi pemacu kinerja Mas Nadiem agar lebih baik tahun depan 2021,” ungkap Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim.
Untuk pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) P2G menilai KEmendikbud seperti tergesa-gesa lantaran sampai saat ini belum ada Naskah Akademik dan Permendikbudnya. Hal itu berpotensi berdampak terhadap psikologi siswa, orang tua, dan guru.
“Sebab kondisi masih pandemi bahkan makin meningkat dan tentunya masih PJJ di beberapa daerah. Pembelajaran selama pandemi hampir 9 bulan sangat tak efektif dan tak optimal, lantas tiba-tiba siswa mesti mengikuti AN, ini sungguh tidak berkeadilan,” ujar Satriwan.
Selain itu, poin sosialisasi yang masih minim, persiapan yang dinilai tidak optimal, dan beberapa poin lainnya membuat kebijakan ini dapat nilai rendah dari P2G.
Kedua, rapor merah juga diberikan untuk rencana Kemendikbud dalam Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Januari 2021 nanti. Mengingat kondisi terakhir, kasus Covid-19 makin tinggi, ditambah libur siswa pasca-UAS, Natal, dan Tahun Baru yang menyebabkan mobilitas masyarakat akan semakin tinggi.
“Makanya P2G terus menyuarakan agar guru, siswa, dan orang tua menunda dan menahan rencanya untuk libur akhir tahun demi menahan penyebaran Covid-19. P2G memandang SKB 4 Menteri Jilid 3 tidak tegas dengan diksi “membolehkan” PTM dan menyerahkan begitu saja kepada Pemda,” imbuh Satriwan.
Oleh karena itu, P2G mendesak Pemerintah dan Pemda untuk menunda PTM Januari 2021, khususnya di zona merah, oranye, dan kuning. Adapun, di zona hijau juga diminta tetap melakukan PTM dengan syarat: Memenuhi 5 SIAP; Protokol Kesehatan ketat; SOP Disdik dan Sekolah; Tes Swab bagi warga sekolah; dan Izin dari masing-masing orang tua.
“Jika syarat di atas tak terpenuhi maka tentu perpajang PJJ adalah pilihan terbaik. Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya, jika Kemdikbud dan Pemda membolehkan sekolah PTM mulai Januari 2021,” tambahnya.
Selain dua program di atas, masih ada tujuh kebijakan lainnya yang dapat rapor merah, yaitu: (1) Merdeka Belajar; (2) Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh; (3) Program Organisasi Penggerak; (4) Bantuan Kuota Internet; (5) Pelajar Pancasila; (6) Penyederhanaan Kurikulum; dan (7) Komunikasi Kemdikbud dengan Pemangku Kepentingan.
