Bisnis.com, JAKARTA - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam akun instagramnya menyampaikan instruksi Presiden Joko Widodo terkait program vaksinaci Covid-19.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan 5 instruksi terbaru untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19 secara nasional. Pertama, vaksin Covid-19 diberikan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.
Kedua, seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Ketiga, Menteri Keuangan agar memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis.
Keempat, Presiden akan menjadi yang pertama mendapat vaksin Covid-19. Tujuannya untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
Kelima, meminta masyarakat untuk terus menjalankan disiplin 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Berikut data yang dipublikasikan tim KPCPEN dalam instagram lawancovid19_id.
Baca Juga
View this post on Instagram
Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa meski vaksin Covid-19 sudah tersedia di Indonesia, tetapi proses vaksinasi tidak dapat langsung dilakukan karena masih harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Vaksinnya kan sudah datang, tapi untuk disuntikkan ke seluruh warga Idonesia masih menunggu tahapan BPOM. Kalau BPOM sudah kasih izin, bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya atau gratis,” kata Jokowi saat menyalurkan bantuan modal kerja kepada pelaku usaha mikro dan kecil di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/12/2020).
Dia menargetkan minimal 182 juta penduduk atau sekitar 70 dari total penduduk Indonesia akan disuntik vaksin Covid-19.
“Yang akan divaksin itu minimal 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sudah kita hitung kemarin, 182 juta itu harus satu-satu divaksin,” ujarnya.
Jokowi juga menjelaskan alasan minimal sekitar 70 persen penduduk yang harus diberi vaksin Covid-19. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunal atau herd immunity.
"Jadi kalau yang 70 persen sudah divaksin, yang 30 persen tidak divaksin itu sudah aman karena sudah dipagari,” jelasnya.
