Bisnis.com, BEKASI - Wakapolres Bekasi AKBP Alfian Nurrizal melakukan penyekatan di delapan titik pintu masuk menuju Jakarta untuk mencegah demo Aksi 1812 ke istana.
Penyekatan dilakukan untuk memeriksa massa yang akan bergabung dalam demo tersebut.
"Kami utamakan sebelum berangkat ke Jakarta, mereka sudah di-rapid test di sini. Tujuannya supaya nanti tidak menjadikan penularan saat sampai di Jakarta," ujar Alfian saat dihubungi, Jumat (18/12/2020).
Alfian menjelaskan, saat hasil rapid test menunjukkan hasil reaktif, pendemo itu akan dibawa ke GOR Bekasi untuk swab test. Jika hasilnya positif, pendemo akan segera diisolasi.
"Kami telah siapkan 5.000 rapid test untuk mereka," kata Alfian.
Untuk menjaring para demonstran itu, Polres Bekasi mengerahkan 278 personel polisi, 60 personel TNI, 85 personel Satpol PP, dan 60 personel Dinas Perhubungan dalam penyekatan itu.
Baca Juga
Mereka disebar di delapan titik, antara lain pintu tol Bekasi Barat 1, Bekasi Barat 2, Bekasi Timur, pintu Pondok Gede Jatiwaringin, perbatasan Sumber Arta dengan Duren Sawit, perbatasan Cakung dengan Medan Satria, pintu Tol Pondok Gede 2, dan Jati Asih 2.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus sebelumnya menjelaskan kepolisian tak cuma melakukan penjagaan di sekitar lokasi demonstrasi 1812 di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Yusri mengatakan pihaknya juga menjaga daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota untuk mencegah potensi massa anarkis masuk.
"Disampaikan Pak Kapolda kemarin, di daerah-daerah mulai dilakukan penjagaan, jadi bukan di lokasinya aja," ujar Yusri.
Untuk menjaga jalannya demo, Polda Metro menerjunkan 12.500 personel gabungan. Sebanyak 5.000 di antaranya akan berjaga di titik massa berkumpul, yakni di Patung Kuda Arjuna Wijaya.
"7.500 personel standby cadangan yang bersiaga di Monas, DPR, Polda, serta yang TNI cadangan di batalion masing-masing," ujar Yusri.
Demo Aksi 1812 diadakan oleh FPI dan ANAK NKRI untuk menuntut pembebasan Rizieq Shihab dan pengusutan penembakan enam laskar FPI.
Polda Metro Jaya telah menolak memberikan izin demo itu untuk mencegah kerumunan di masa pandemi Covid-19.
