Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan pola pikir atau mindset.
Hal itu diungkapkannya melalui akun Twitter resminya, @Kiyai_MarufAmin, Kamis (17/12/2020). Dalam sebuah utasan yang diunggahnya, Wapres mengaku menyatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tabun 2020 bertajuk Penerapan Digitalisasi Manajemen ASN di Era Adaptasi Kerja Baru.
Dia menekankan bahwa reformasi birokrasi salah satunya diwujudkan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi secara intensif dan masif. Digital governance, sebutnya, merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.
"Saya menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset," demikian tulisnya melalui akun media sosial tersebut.
Saya menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset.
— KH. Ma'ruf Amin (@Kiyai_MarufAmin) December 17, 2020
Wapres Ma'ruf menilai transformasi itu tak hanya sekadar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, melainkan juga harus diikuti dengan perubahan perilaku.
"Transformasi digital ini juga mencakup bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan."
Dalam kesempatan ini, Wapres juga memaparkan bahwa komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dengan menyediakan dukungan anggaran sebesar Rp30,5 triliun guna mendukung program tersebut.
Salah satunya adalah untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital di Indonesia," imbuh Wapres.
