Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hari Nusantara, Presiden Jokowi: Laut Harus Menjadi Samudra Kesejahteraan

Sejarah Nusantara diawali sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayah.
Ilustrasi - Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di wilayah Laut Natuna, Kepulauan Anambar (28/12/2014)./Antara-Joko Sulistyo
Ilustrasi - Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing di wilayah Laut Natuna, Kepulauan Anambar (28/12/2014)./Antara-Joko Sulistyo

Bisnis.com, JAKARTA - Peringatan Hari Nusantara ke-63 harus dijadikan momentum kelahiran kembali kekuatan dan kekompakan bangsa guna membangun perekonomian nasional di tengah pandemi dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

Peringatan yang jatuh setiap tanggal 13 Desember dan pada tahun ini mengusung tema “Penguatan Budaya Bahari Demi Peningkatan Ekonomi Era Digital”, dirayakan secara fisik dan daring.

“Hari Nusantara menjadi penegasan dan pengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat menyampaikan pidato Presiden Joko Widodo, dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Minggu (13/12/2020).

Menurut Presiden, seperti dibacakan Mahfud, di era industri 4.0, teknologi menjadi basis bagi kehidupan manusia yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk untuk menggerakkan perekonomian.

“Laut harus menjadi samudra kesejahteraan. Laut harus menjadi samudra perdamaian. Laut adalah masa depan. Our ocean, our future. Our ocean, our legacy,” ujarnya.

Sejarah Nusantara diawali sejak Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang akhirnya mengubah konsepsi tentang negara kepulauan terutama batas wilayah.

Sebelumnya, luas wilayah Indonesia masih berdasarkan Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie (TZMKO) yang menyatakan bahwa luas wilayah Indonesia hanya sebesar 2.027.087 kilometer persegi dan batas territorial laut Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai.

Sementara menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan keadaan saat itu Indonesia berpotensi mudah terpecah-belah.

“Pada saat itu UUD 1945 tidak membahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia,” ujarnya usai pembacaan pidato Presiden oleh Menko Polhukam.

Akhirnya, Deklarasi Djuanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawijaya kemudian dikenal sebagai konsepsi Wawasan Nusantara.

Sejak saat itu, laut Indonesia termasuk laut di dalam dan di antara kepulauan Indonesia, dan wilayah Indonesia mencakup daratan maupun perairan. Deklarasi ini kemudian disahkan melalui UU No. 4/PRP/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Kini, luas wilayah kedaulatan Indonesia adalah seluas 8.300.000 kilometer persegi setelah batas teritorial laut Indonesia menjadi sejauh 12 mil dari garis pantai.

“Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia di internasional untuk menjadi rezim negara kepulauan [Archipelagic Nation Concept],” kata Luhut.

Wawasan Nusantara pada akhirnya diakui sebagai The Archipelagic Nation Concept melalui Konvensi Hukum Laut PBB Ke-III Tahun 1982 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Kemudian pada 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan disahkan menjadi hari perayaan nasional sejak diterbitkannya Keputusan RI Nomor 126 tahun 2001 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Luhut menilai, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia atau memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia yakni sepanjang 108.000 kilometer, Indonesia memiliki banyak potensi unggulan dari sisi geopolitik, geostrategis, dan geo-ekonomi.

“Indonesia juga dikaruniai kekayaan sumber daya alam kelautan yang berlimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya nonhayati dan jasa kelautan yang belum tergarap secara optimal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, untuk mencapai tujuan Indonesia Poros Maritim Dunia pada 2045, Indonesia membutuhkan akselerasi transformasi digital.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny Plate memastikan komitmen pemerintah dalam mengupayakan akselerasi transformasi digital melalui beberapa kebijakan terus dilakukan.

“Pertama, percepatan pemerataan internet untuk seluruh akses wi-fi di 3.126 fasilitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Kedua, melakukan percepatan akselerasi perluasan jaringan 4G ke 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau 4G coverage dan ketiga, menginisiasi berbagai program pendampingan pelatihan, seperti UMKM Go Online, Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy, serta petani dan nelayan go online.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper