Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo mempercepat penunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif setelah Edhy Prabowo mundur karena terjerat kasus korupsi ekspor benur lobster.
Presiden Jokowi sebelumnya menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP Ad Interim. Selanjutnya, jabatan itu diganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
"Kenapa Pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).
Menurut Riyono, Menteri Pertanian sudah dipusingkan dengan masalah kelangkaan pupuk untuk petani untuk musim tanam Oktober-Maret. Jika dibebani lagi dengan tugas di sektor kelautan dan perikanan, ujar dia, pasti tidak akan fokus dalam bekerja.
"Sektor kelautan dan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani, seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 peraturan menteri era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan dan illegal fishing dikawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" ujarnya.
Poros maritim dunia yang didengungkan oleh Jokowi di era pertama, imbuhnya, saat ini nyaris tidak terdengar. Bagi Riyono, percepatan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan harusnya bisa kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.
"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50 persen penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tuturnya.
