Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PKS Desak Jokowi Segera Tunjuk Menteri Baru Pengganti Edhy Prabowo

PKS menilai percepatan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan penting agar dapat kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 04 Desember 2020  |  17:00 WIB
Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 November 2020 / Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 30 November 2020 / Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo mempercepat penunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif setelah Edhy Prabowo mundur karena terjerat kasus korupsi ekspor benur lobster.

Presiden Jokowi sebelumnya menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri KKP Ad Interim. Selanjutnya, jabatan itu diganti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Kenapa Pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya Presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan definitif," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/12/2020).

Menurut Riyono, Menteri Pertanian sudah dipusingkan dengan masalah kelangkaan pupuk untuk petani untuk musim tanam Oktober-Maret. Jika dibebani lagi dengan tugas di sektor kelautan dan perikanan, ujar dia, pasti tidak akan fokus dalam bekerja.

"Sektor kelautan dan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani, seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 peraturan menteri era Susi yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan dan illegal fishing dikawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" ujarnya.

Poros maritim dunia yang didengungkan oleh Jokowi di era pertama, imbuhnya, saat ini nyaris tidak terdengar. Bagi Riyono, percepatan penunjukan Menteri Kelautan dan Perikanan harusnya bisa kembali fokus mengurus laut dan perikanan sebagai pilar kebangkitan ekonomi nasional.

"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50 persen penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi korupsi menteri kkp edhy prabowo

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top