Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Pangkas Libur, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Bulan Desember 2020 rawan terjadi kerumunan, baik saat pergantian tahun maupun ketika Pilkada serentak berlangsung.
Ilustrasi/Antara
Ilustrasi/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah memangkas libur akhir tahun untuk menekan peningkatan kasus Covid-19 dinilai harus diikuti langkah lanjutan.

Mobilitas atau pergerakan masyarakat harus dikendalikan agar pemangkasan cuti atau libur tersebut efektif menekan kasus Covid-19 di Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pemangkasan cuti bersama akhir tahun 2020 harus diikuti dengan disiplin penerapan protokol kesehatan dan aturan pengendalian pergerakan massa yang ketat.

"Tanpa protokol kesehatan yang ketat, upaya pemangkasan cuti bersama akhir tahun akan sia-sia. Intinya jangan sampai terjadi kerumunan massa saat liburan akhir tahun yang berpotensi menciptakan klaster penularan baru Covid-19," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Ia menilai pemerintah sudah berupaya menerapkan langkah hati-hati menjelang libur panjang akhir tahun, dalam bentuk pengurangan jumlah hari libur menjelang pergantian tahun ini.

Rerie menilai upaya pengurangan hari libur tidak akan signifikan menekan penyebaran Covid-19 apabila para pemangku kepentingan tidak bisa mengendalikan pergerakan massa sehingga tercipta kerumunan di sejumlah tempat.

"Jadi meskipun durasi liburan dikurangi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat wajib mengendalikan pergerakan massa," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus ketat memberlakukan aturan pengendalian yang ada sehingga tidak terjadi kerumunan. Sementara itu, masyarakat harus disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan saat menikmati hari liburan.

Ia mengingatkan bahwa pada Desember 2020 rawan terjadinya kerumunan.

"Bukan hanya terjadi pada liburan akhir tahun. Pada 9 Desember 2020, saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah di 270 kabupaten dan kota juga berpotensi terjadi kerumunan di tempat-tempat pemungutan suara," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan upaya pencegahan terjadinya kerumunan harus benar-benar direncanakan dan diterapkan secara baik dan terukur pada Desember ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper