Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Antisipasi Sengketa Pilkada, Ini Instruksi Ketua KPU

Ketua KPU Arief Budiman telah meminta jajarannya untuk mengantisipasi sengketa pilkada serentak.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 01 Desember 2020  |  09:49 WIB
Antisipasi Sengketa Pilkada, Ini Instruksi Ketua KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2020) untuk menjalani pemeriksaan. - Antara/Benardy Ferdiansyah
Bagikan
Bisnis.com, JAKARTA - Potensi sengketa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak perlu diantisipasi untuk memastikan kelancaran hajatan politik lima tahunan tersebut.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan dalam menghadapi potensi sengketa maka penyelenggara harus menyiapkan  baik dalam hal sumber daya manusia hingga anggaran.
 “Dari sisi eksternal juga harus dilihat, perhatikan,” kata Arief dikutip dari laman resmi KPU, Selasa (1/12/2020).
Arief juga meminta jajarannya untuk solid dan bekerja sama dengan baik. Menurutnya proses sengketa akan melelahkan karena akan berjalan berhari-hari di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu Anggota KPU Hasyim Asy’ari menambahkan bahwa meski sengketa merupakan proses yang baru bisa dipastikan setelah pengumuman hasil pemilihan, perlu pemahaman yang sama dari penyelenggara dalam menghadapi situasi tersebut. 
Hasyim juga meminta agar setiap peristiwa ditiap tahapan pemilihan dicatat dengan baik. Kronologi ini penting menurut dia sebagai bahan untuk disampaikan di persidangan sengketa. 
“Kita harus tahu semua, kita harus membuat catatan kronologi dan semuanya,” tutur Hasyim.
Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berpesan agar jajarannya selalu bekerja cermat meskipun ada atau tidak ada sengketa hasil pemilihan. Persiapan harus dilakukan sejak dini dengan bekerja rapi, sehingga apabila dibutuhkan data terkait sengketa dapat dengan mudah ditemukan. 
“Selebihnya tentu harus solid dari komisioner dan sekretariat. Pembagian tugas menjadi penting,” kata Dewa.
Adapun sejumlah daerah akan melaksanakan pilkada serenrak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Untuk diketahui, pilkada serentak akan dilangsungkan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kpu Pilkada Serentak sengketa pilkada
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top