Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Bawaslu Sebut Pelanggaran Prokes Masih Marak Saat Kampanye

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menyatakan kegiatan kampanye pilkada serentak masih belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 30 November 2020  |  13:16 WIB
Ketua Bawaslu Abhan (kanan) mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar
Ketua Bawaslu Abhan (kanan) mengikuti sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6/2019). - ANTARA/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia melansir pelanggaran terhadap protokol kesehatan masih marak saat pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan bentuk pelanggaran protokol kesehatan antara lain kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Selain itu, pelanggaran yang ditemukan Bawaslu juga mencakup pelanggaran tidak memakai masker.

"Pelanggaran di protokol kesehatan masih ada ya. Jadi, kampanye melebihi 50 orang, kemudian, misalnya tidak melebihi 50 orang tetapi tidak memakai masker, tidak jaga jarak," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (30/11/2020).

Untuk diketahui, protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona mencakup tiga hal, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Protokol tersebut juga dikenal dengan 3M dan sangat penting diterapkan untuk mencegah penularan virus.

Menurut Abhan, para kandita yang terbukti melanggar protokol kesehatan akan mendapat sanksi berat berupa pembubaran kegiatan kampanye. Bawaslu juga bakal mengurangi jatah waktu kampanye pasangan calon bila terbukti melanggar protokol kesehatan. 

"Tidak sampai digugurkan (diskualifikasi, red.). Di Undang-Undang Pilkada enggak ada ketentuan pelanggaran prokes (protokol kesehatan) itu sampai diskualifikasi, enggak ada," ujarnya menjelaskan.

Terkait dengan data penyebaran COVID-19 di wilayah yang menyelenggarakan pilkada, dia mengatakan pihaknya selalu mengacu pada data yang disajikan oleh Satgas Penanganan COVID-19.

"Dari paparan Satgas COVID-19 terakhir kemarin bahwa kecenderungannya daerah yang berpilkada itu malah turun (angka penularan COVID-19, red.)," ucap dia.

Kendati demikian, dia mengimbau penyelenggara pilkada maupun masyarakat untuk tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. KPU RI telah menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada, mulai dari kampanye hingga saat pemungutan suara.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bawaslu Protokol Pencegahan Covid-19 Adaptasi Kebiasaan Baru
Editor : Rivki Maulana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top