Bisnis.com, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi penolakan penelurusan kontak yang dilakukan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab. Dia menegaskan bahwa informasi atau catatan medis pasien dengan wabah penyakit menular dapat dibuka.
“Ada ketentuan khusus bahwa dalam keadaan tertentu menurut UU No. 29/2004 tentang Praktek Kesehatan dan UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, maka medical record bisa dibuka dengan alasan tertentu.,” katanya saat memberikan pernyataan resmi, Minggu (29/11/2020).
“Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat di mana petugas melakukan tugas pemerintah, maka siapapun bisa diancam dengan ketentuan KUHP pasal 212 – 216. Jadi ada perangkat hukum yang bisa diambil oleh pemerintah,” ujarnya.
Mahfud meminta Rizieq Shihab untuk kooperatif dalam rangka penegakan hukum. Jika merasa diri sehat lanjut Mahfud, tentu Rizieq tidak akan keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum untuk memberikan keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama.
Dia menyebutkan bahwa setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan termasuk secara sukarela untuk dites. Warga juga hendaknya dapat ditelurusi kontak eratnya hingga bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus Corona.
“Kami sangat menyesalkan sikap saudara Muhammad Rizieq Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu untuk kooperatif sehingga penangangan Covid-19 berhasil,” terangnya.
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa proses testing, tracing, treatment di samping upaya pencegahan melalui 3 M merupakan tindakan kemanusiaan dan nondisktiminatif sehingga siapapun wajib mendukung.
Menurutnya 3 T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien maupun kontak eratnya demi mencegah penularan. Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada public melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus.
“Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” terangnya.
