Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

ICW Dorong KPK Pakai Perpres Baru untuk Supervisi Kasus Djoko Tjandra

Berbekal Perpres 102/2020, KPK dapat lebih bertaji dalam melakukan supervisi terhadap kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 29 Oktober 2020  |  10:39 WIB
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kedua kiri) yang ditangkap di Malaysia ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). - Antara
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kedua kiri) yang ditangkap di Malaysia ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanfaatkan penerbitan Peraturan Presiden No.102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memulai supervisi kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan terbitnya Perpres 102 itu bisa membuka babak baru dalam penanganan kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

ICW menyatakan berbekal Perpres itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat lebih bertaji dalam melakukan supervisi terhadap kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki.

“ICW mendorong agar KPK dapat memulai supervise awal pada kasus Djoko S. Tjandra yang sedang ditangani Kejaksaan Agung dan kepolisian,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Kamis (29/10/2020).

Kurnia mengatakan pada awal September 2020 KPK sebenarnya sudah mengeluarkan surat perintah supervisi untuk kasus itu. Namun, ada beberapa hal yang belum terungkap di dalam penanganannya. Misalnya, mengenai dugaan peran jaksa lain di kasus pengurusan fatwa bebas untuk Djoko Tjandra. Lalu, dugaan peran di internal Mahkamah Agung dan peran politikus lain, selain Andi Irfan Jaya.

Menurut Kurnia, tiga poin itu harus didalami oleh KPK dengan menanyakannya ke Kejaksaan dan Kepolisian. Jika jawaban yang didapatkan tidak memuaskan dan terkesan melindungi pihak tertentu, maka sudah seharusnya KPK mengambil alih penanganannya.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Perpres supervise.

Kurnia menganggap pimpinan Kejaksaan Agung dan kepolisian bisa lebih kooperatif. ICW, kata dia, tidak berharap hal yang dilakukan kejaksaan dalam penanganan kasus Pinangki terulang, yaitu ketika kejaksaan tidak melakukan koordinasi dengan KPK ketika melimpahkan perkara itu ke pengadilan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi icw Kasus Djoko Tjandra Jaksa Pinangki

Sumber : Tempo.Co

Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top