Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Mohammad Toha mendorong Menteri BUMN untuk ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun depan.
Hal ini disampaikan Mohammad Toha menanggapi pertanyaan soal progres pembangunan KCJB yang hingga September 2020 baru mencapai 60 persen.
“Karena ada beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, maka Menteri BUMN mestinya juga ikut mengawal penyelesaian proyek tersebut,” ujar Politisi PKB itu, Senin (26/10/2020).
Apalagi, katanya, Presiden Jokowi menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi pada akhir 2021.
KJCB merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd.
Dalam proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 triliun itu, Indonesia memiliki 60 persen saham di KCIC, dan sisanya 40 persen dikuasai oleh China.
Baca Juga
Sebesar 60 persen saham Indonesia tersebut diwakili PT PSBI yang terdiri beberapa perusahaan BUMN, antara lain, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang memiliki saham 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara VIII sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga (Persero) sebesar 12 persen.
Saat ditanya kemungkinan DPR memanggil PT PSBI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kinerja penyelesaian proyek, Toha menyatakan, hal itu mungkin saja karena mitra kerja Komisi VI adalah dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN.
“Ya bisa kami memanggil PT PSBI untuk RDP, karena mitra kerja Komisi VI salah satunya dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN,” papar Toha.
Apalagi, ucapnya, perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT PSBI juga ikut menyetor modal tunai yang penggunaannya tentu mesti ada pertanggungjawabannya.
“Intinya, DPR ikut bertanggung jawab agar proyek tersebut tepat waktu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi. Jadi, DPR juga perlu mengetahui sejauh mana perusahaan BUMN tersebut terlibat, dan bagaimana perannya,” katanya.
Sementara terkait komposisi direksi PT KCIC yang mewakili BUMN hanya berasal dari PT WIKA, Toha menyatakan, hal itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan saat RDP.
“Hal itu juga bisa ditanyakan dalam RDP. Niat kami, bagaimana semua perusahaan BUMN terlibat secara sinergi dalam proyek tersebut,” katanya.
