Bisnis.com, JAKARTA - Pengunjuk rasa Thailand memberi Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha waktu tiga hari untuk mengundurkan diri dan memenuhi tuntutan utama lainnya termasuk mereformasi monarki di Negeri Gajah Putih tersebut.
Ribuan demonstran pada Rabu malam (21/10/2020) menerobos barikade polisi dan kawat berduri untuk berbaris menuju kantor resmi Prayuth.
Demonstran berkumpul di dekat gedung, yang dikenal sebagai Gedung Pemerintah, segera setelah perdana menteri mengatakan pemerintahnya siap untuk mencabut aturan darurat yang melarang pertemuan besar di ibu kota jika protes tetap berjalan damai.
Seperti diketahui, pemerintah melarang pertemuan politik lima orang atau lebih dan melakukan publikasi informasi yang dianggap mengancam keamanan.
"Kami mengajukan surat agar Prayuth mengundurkan diri, yang merupakan salah satu dari tiga tuntutan kami," kata Free Youth, salah satu organisasi protes utama, dalam sebuah posting Facebook pada Rabu malam (21/10/2020).
“Jika dalam tiga hari pemerintah tidak memberikan jawaban, rakyat akan kembali dengan tuntutan yang lebih tinggi dari sebelumnya.”
Baca Juga
Prayuth telah berjuang untuk membendung demonstrasi yang memuncak. Demonstrasi ini mengunakan gaya pop-up ala Hong Kong untuk menghindari polisi.
Pemerintah tidak menunjukkan tanda-tanda untuk memenuhi tuntutan para pengunjuk rasa, yang akan menjungkirbalikkan elit royalis yang telah mempertahankan kekuasaan di sebagian besar sejarah Thailand.
Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menghindari pertumpahan darah yang dapat mengguncang ekonomi lebih lanjut.
"Saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini," kata Prayuth dalam pidatonya kemarin.
"Saya saat ini sedang bersiap untuk mencabut keadaan darurat parah di Bangkok dan akan melakukannya segera jika tidak ada insiden kekerasan."
Protes telah menjadi tantangan terbesar bagi pembentukan Thailand selama bertahun-tahun dan telah menimbulkan oposisi terbuka terhadap monarki dalam beberapa dekade meskipun undang-undang lese majeste menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun karena menghina keluarga kerajaan.
