Bisnis.com, JAKARTA - Selagi tafsir final Pancasila belum ada, maka akan selamanya pemerintahan yang berkuasa akan dituduh melanggar dasar negara dan bisa dijatuhkan.
Demikian dikemukakan Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan stasiun televisi TV One , Selasa (20/10/2020) malam.
Pernyataan itu disampaikannya terkait maraknya aksi protes terhadap pemerintah termasuk demo buruh dan mahasiswa menentang UU Cipta Kerja yang didukung oleh Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Menurutnya, bukan hanya dituding sebagai pelanggar Pancasila, bahkan presiden pun bisa jatuh, karena kebijakannya dituding tidak sejalan dengan Pancasila akibat belum adanya tafsir final.
Pernyataannya tersebut menjelaskan posisi ideologi Pancasila yang sering tak begitu jelas ketika diterapkan.
Hal itulah yang dianggapnya sebagai asal berbagai tudingan terhadap pemerintahan di sepanjang sejarah Indonesia.
Baca Juga
"Mungkin karena konsep implementatif Pancasila tak pernah jelas, maka semua pemerintah selalu dituding menyeleweng dari Pancasila," ujar Mahfud.
Dia pun menyinggung Presiden Pertama RI Soekarno sendiri yang merupakan penyusun Pancasila pernah dituduh menyeleweng karena dianggap terlalu liberal.
"Bung Karno yang dikenal sebagai penggali Pancasila pun dijatuhkan karena dituduh menyelewengkan Pancasila," katanya.
Soehato juga begitu dan presiden-presiden sesudahnya, kata Mahfud.
Namun demikian, Mahfud mengatakan bahwa dirinya tidak sedangmencari pembenaran atas pemerintahan yang berkuasa saat ini.
Menurutnya, dengan segala aksi yang pro dan kontra pemerintah, pemerintahan tetap harus berjalan karena, Pancasila merupakan ideologi yang prismatik atau mengambil dari segala dinilai yang terbaik termasuk dari elemen komunisme.
“Prismatik itu yang bagus-bagus masuk, komunis yang bagus ketemu di tengah jadi prisma. Jadi kebijakan pemerinyah tergantung kebutuhan saat ini,” katanya.
Lalu, apakah ada pemerintah dianggap benar dan telah melaksanakan konstitusi?
Menurutnya Mahfud, tidak ada pemerintah yang benar-benar melaksanakan kostitusi dan siapapun jadi presiden kondisinya akan sama.
“Saya sama sekali tidak tertarik untuk mengatakan KAMI itu oposisi. Tidak ada pikiran yang baru dari yang dikritik,” tambah Mahfud.
