Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf diharapkan tidak hanya berfokus membenahi problem sosial-ekonomi di Indonesia.
Pasangan pemimpin Indonesia yang menakhodai kabinet Indonesia Maju itu pun diharapkan turut memperhatikan permasalahan sosial-politik di Tanah Air dalam empat tahun ke depan.
Hal itu diungkapkan Analis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti dalam diskusi media bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi yang diselenggarakan secara daring oleh Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).
Aisah menilai pada tahun pertama kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, sejumlah kendala di bidang sosial-politik tidak menjadi fokus pemerintah. Dia mencontohkan tak adanya penanganan serius dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kami berharap itu [permasalahan sosial-politik] juga dijadikan fokus karena kan tidak ada lagi beban elektoral. Tuntaskan hal yang tidak dituntaskan, seperti pelanggaran HAM, konflik dan kasus korupsi," jelas Aisyah.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tepat pada hari ini, Selasa (20/10/2020), telah menjalani tahun pertama kepemimpinannya.
Di sisi lain, Aisah menilai Jokowi dan Ma'ruf Amin harus melakukan evaluasi, tidak hanya kepada para menteri, tetapi juga terkait sistem kerja dalam kabinet. Pasalnya, menurut dia, terdapat problem komunikasi yang sering mengemuka dalam kerja kabinet.
"Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf harus melakukan evaluasi bukan hanya pada individu menteri, tapi sistem kerja sehingga 4 tahun lebih efektif kerja," jelasnya.
Menurutnya, evaluasi individual untuk posisi menteri pun terbuka untuk dilakukan oleh presiden dan wapres dengan menimbang seberapa mampu mereka selama ini menjalankan tugas dan fungsi utama.
Pertimbangan lain untuk itu, jelas Aisah, adalah kemampuan para menteri untuk beradaptasi dengan birokrasi.
"Lebih dari setengah [menteri di kabinet] tidak memiliki latar belakang atau kedekatan dengan birokrasi," ujarnya.
Aisah menambahkan evaluasi terhadap posisi menteri di kabinet Indonesia Maju itu juga perlu mempertimbangkan aspek kemampuan untuk menjalankan intruksi presiden. Hal itu patut menjadi indikator lantaran dalam sejumlah kesempatan presiden mengungkapkan kemarahannya lantaran instruksi yang tidak berjalan.
"Dan hasil dari evaluasi ini, reshuffle menjadi opsi jika diperlukan," jelas dia.
