Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kunjungan Prabowo ke AS Disambut Aksi Protes dari Organisasi HAM

Amnesty International AS mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk mengungkapkan protes kedatangan Prabowo.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 15 Oktober 2020  |  15:04 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan organisasi non profit melakukan aksi protes terhadap rencana pemerintah AS menyambut Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Washington pada pekan ini.

Dilansir dari VOA News, Kamis (15/10/2020), Amnesty International AS mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk mengungkapkan protes kedatangan Prabowo. Surat tersebut ditanda tangani oleh Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Public Interest Lawyer, dan lainnya.

Dalam surat tersebut, mereka menyatakan Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang masuk AS sejak 2000 lantaran tuduhan terlibat langsung pada kekerasan HAM.

"Keputusan Departemen Luar Negeri untuk mencabut larangan Prabowo Subianto melanggar kebijakan luar negeri AS yang sudah berlaku 20 tahun," tulisnya dalam surat tersebut. 

Undangan kepada Prabowo Subianto harus dibatalkan, katanya, jika dimaksudkan untuk memberinya perlindungan atas kejahatan kekejaman yang dituduhkan kepadanya.

Memberikan karpet merah kepada Prabowo ke Washington sama saja melanggar Hukum Leahy dan akan menjadi bencana bagi HAM di Indonesia.

Hukum Leahy berisi tentang larangan pemerintah AS dan Kementerian Pertahanan AS memberikan bantuan militer kepada pasukan keamanan yang melanggar hak yang impunitas.

Senator Patrick Leahy yang mendukung hukum tersebut mengatakan Prabowo telah terlibat dalam kekerasan HAM, meliputi penculikan, penyiksaan, dan hilangnya orang-orang.

"Dengan memberikan dia visa, Presiden dan Menteri Pertahanan telah menunjukkan sekali lagi bahwa hukum hanyalah slogan kosong yang mengabaikan keadilan," katanya pada Selasa.

Prabowo mendapatkan undangan dari Menteri Pertahanan AS Mark Esper untuk mengunjungi Pentagon pada Jumat 16 Oktober 2020. 

Undangan ini sebagai ajakan kerja sama memperkuat hubungan bilateral AS - Indonesia. Beberapa topik yang akan didiskusikan adalah isu regional, perdagangan pertahanan, kerja sama keamanan, aktivitas militer, dan strategi respons Covid-19.

Undangan Pentagon ke Prabowo dinilai sejumlah pihak sebagai strategi AS untuk mencari sekutu melawan China.

Sementara itu, South China Morning Post melaporkan bahwa juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa kunjungan Prabowo tidak terkait dengan politik.

"Tanpa ada keterlibatan sekutu militer dengan negara tertentu, tetapi menjalin kedekatan dengan seluruh negara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto aktif dalam melakukan diplomasi ke berbagai negara, termasuk AS."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

amerika serikat prabowo subianto
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top