Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Soal UU Cipta Kerja, Fadli Zon: Banyak Kelemahan Prosedural

Menurut Fadli Zon perlu pengkajian lebih lanjut terkait naskah final RUU Cipta Kerja yang mana yang disahkan dalam rapat paripurna pada 5 Oktober 2020.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 14 Oktober 2020  |  14:41 WIB
Fadli Zon (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) memberi keterangan pers seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8/2020)  -  Youtube Setpres
Fadli Zon (kanan) dan Fahri Hamzah (kiri) memberi keterangan pers seusai menerima penghargaan Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8/2020) - Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi I dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon akhirnya telah menerima naskah RUU Cipta Kerja pada 12 Oktober malam. Dia mengaku naskah yang diterimanya itu setebal 812 halaman.

Namun, dia tidak dapat mengetahui apakah substansi naskah tersebut sama dengan yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober 2020. Dia juga menilai UU Cipta Kerja banyak kelemahan prosedural.

Seperti diketahui, ada sejumlah versi naskah final RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Fadli, sebagai anggota DPR yang ikut mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang mengaku tidak menerima naskah final hingga 12 Oktober 2020.

“Namun saya tidak bisa membandingkan karena saya tidak tahu apa sebenarnya yang diputuskan pada tanggal 5 Oktober,” katanya melalui video akun Youtube Fadli Zon Official yang diunggah Selasa (13/10/2020).

Dia melanjutkan bahwa lazimnya sebelum memutuskan sebuah rancangan undang-undang, anggota DPR mendapatkan naskah dalam bentuk fisik atau soft copy. Namun tidak demikian dalam proses pengesahan RUU Cipta Kerja.

Rapat paripurna pengesahan UU sapu jagad itu juga berlangsung secara mendadak. Fadli mengklaim dia mengetahui agenda rapat 15 menit sebelum dimulai.

Seharusnya, kata Fadli, rapat paripurna berlangsung pada 8 Oktober 2020. “Tapi ada tiga hari pemajuan rapat paripurna, sehingga banyak anggota yang tidak memahami substansi yang ada di dalam UU omnibus law, karena RUU ini dibahas oleh panja di Baleg kemudian seharusnya dilaporkan tetapi kita tidak pernah menerima hasil yang diputuskan itu,” kata Fadli.

Oleh karena itu, dari sisi prosedural dia menilai banyak kelemahan, karena pengesahan dilakukan terburu-buru. Menurut Fadli perlu pengkajian lebih lanjut naskah final RUU Cipta Kerja yang mana yang disahkan dalam rapat paripurna 5 Oktober 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Fadli Zon Omnibus Law cipta kerja
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top