Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengomentari ucapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ngabalin yang menyebut demonstran sebagai sampah demokrasi.
Dia mengatakan bahwa pendemo bukan sampah. Para demonstran sebutnya sekadar menggunakan hak demokrasi yang dijamin Undang-Undang Dasar. Dia bahkan meminta Ngabalin untuk membaca UUD 1945.
“Pendemo itu bukan sampak demokrasi, mas Ali. Tapi mereka menggunakan hak demokrasi yang dijamin UUD. Tiap warga negara punya hak bicara, hak kerja dan hidup yang layak. Anda baca UUD NRI tahun 1945 lagi deh #KacangLupaKulit,” tulisnya di akun Twitter, Rabu (14/10/2020).
Komentar tersebut setidaknya telah diretweet oleh 760 pengguna Twitter dan disukai oleh 2.000 orang.
Pendemo itu bukan sampah demokrasi, mas Ali. Tapi mrk menggunakan hak demokrasi yg di jamin UUD. Tiap warga negara punya hak bicara, hak kerja dan hidup yg layak. Anda baca UUD NRI thn 1945 lagi deh....? *KacangLupaKulit#https://t.co/ohc6oL7qtf
— Tifatul Sembiring (@tifsembiring) October 13, 2020
Adapun Ngabalin melalui sambungan telfon video kepada CNNIndonesia mengkritik para demonstran yang menggelar aksi pada masa pandemi.
“Di mana logikanya coba. Jangan jadi sampah demokrasi di negeri ini,” katanya.
Baca Juga
Sementara itu, ribuan masyarakat menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Beberapa kelompok yang tergabung dalam aksi kemarin adalah Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI seperti FPI, PA 212 hingga Gerakan Nasional Pengawat Fatwa (GNPF) Ulama.
Aksi kemarin sejatinya berjalan tertib sejak dimulai pukul 13.00. Massa menyampaikan orasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat hingga pukul 15.30 WIB. Setelah itu massa membubarkan diri.
Di tengah pembubaran tersebut, ratusan masyarakat berusia pelajar bermunculan dari tengah massa. Mereka mulai melempar sejumlah benda ke arah polisi.
Tak lama kemudian, polisi bergerak untuk mengusir massa dengan gas air mata. Pasukan huru hara juga dikerahkan pada proses ini.
.jpg?w=300&h=221)
