Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Airlangga, Luhut, & BIN Sebut Ada Dalang Demo, Ini Komentar SBY

Pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan difitnah terkait dengan aksi demonstrasi yang menolak UU Cipta Kerja.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 12 Oktober 2020  |  20:59 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan penjelasan dalam sebuah video berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini dan berdurasi 25 menit yang diunggah ke YouTube, Senin (12/10/2020) - Tangkapan Layar Youtube Susilo Bambang Yudhoyono / Oktaviano DB Hana
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan penjelasan dalam sebuah video berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini dan berdurasi 25 menit yang diunggah ke YouTube, Senin (12/10/2020) - Tangkapan Layar Youtube Susilo Bambang Yudhoyono / Oktaviano DB Hana

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum sekaligus figur penting di Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini fitnah yang menimpa dirinya bukan dari jajaran menteri seperti Airlangga Hartarto dan Luhut B. Pandjaitan.

Hal itu diungkapkan dalam sebuah video berdurasi 25 menit yang diunggah ke YouTube, Senin (12/10/2020). Video itu berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini.

Dia mengatakan hubungan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi baik-baik saja.

"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara. Tanyakan kepada beliau-beliau siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi [unjuk rasa itu]," katanya.

Menurutnya, pemerintah sebagai pengemban amanah, harus melakukan klarifikasi terhadap hoaks yang beredar hingga menyulut unjuk rasa besar setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Dia mengatakan tidak mengetahui alasan dirinya menjadi dasaran tudingan masyarakat dalam memprovokatori unjuk rasa setelah diketoknya Omnibus Law pada 5 Oktober lalu.

Dia menampik tudingan keterkaitannya terhadap aksi walk out kader Partai Demokrat di Rapat Paripurna pengesahan Omnibus Law pada 5 Oktober 2020.

"Kalau [menunggangi demo] dianggap kejahatan dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak nanti dikira negara melakukan hoaks," ungkapnya.

Masyarakat perlu menaruh kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, yang dapat menjawab tudingan ini hanyalah pemerintah sendiri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

sby Omnibus Law cipta kerja
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top