Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bagaimana Kabar Draf Final UU Cipta Kerja? Ini Kata Sekjen DPR

Hingga sepekan UU Cipta Kerja disahkan, penyerahan draf final regulasi itu dari DPR kepada Presiden belum juga terjadi. Ada apa?
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 12 Oktober 2020  |  13:45 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menunggu panggilan penyidik saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/4/2019). - ANTARA/Reno Esnir
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menunggu panggilan penyidik saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/4/2019). - ANTARA/Reno Esnir

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerahan draf UU Cipta Kerja dari DPR kepada Presiden memasuki masa tenggat. Namun, belum ada kabar terbaru terkait penyampaian tersebut.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa hingga kini Parlemen belum menyerahkan draf tersebut kepada Presiden. Padahal pengesahan regulasi itu telah memasuki satu pekan.

“Belum [diserahkan kepada Presiden],” katanya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Senin (12/9/2020).

Aturan pembentukan peraturan perundang-undangan diatur pada UU No.12/2011. Beleid itu menyebutkan bahwa draf RUU harus segera diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pasal 72 ayat 2 menyebutkan bahwa penyampaian rancangan undang-undang yang telah disahkan dari DPR ke Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Selain itu pada pasal 73 menjelaskan bahwa RUU yang diserahkan tersebut harus ditandatangani oleh Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak disetujui oleh DPR dan Presiden.

Bisnis sempat bertanya perihal target waktu penyerahan draf tersebut kepada Sekjen DPR. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada balasan dari Indra Iskandar.

Di sisi lain, pengamat politik Karyono Wibowo menyebutkan bahwa keterlambatan penyerahan draf RUU Cipta Kerja kepada Presiden akan berdampak pada kepercayaan publik.

“Minimal [akibat keterlambatan] kepercayaan publik terhadap putusan penetapan RUU Cipta Kerja menjadi UU itu menjadi berkurang. Ini menyangkut soal trust,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Omnibus Law cipta kerja
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top