Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Realisasi Baru 48 Persen, Pemerintah Kebut Penyerapan Anggaran Covid-19

Pemerintah memiliki catatan terhadap klaster sektoral K/L dan pemda karena realisasi anggaran masih kurang dari 50 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mengenai strategi pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Bisnis/Dedi Gunawan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan mengenai strategi pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa realisasi anggaran Covid-19 mencapai 48 persen atau Rp331,94 triliun per 7 Oktober 2020 dari total alokasi dana Rp695 triliun.

Dana tersebut terbagi ke dalam 6 klaster besar, yakni terkait kesehatan, insentif usaha, perlindungan sosial, sektoral pemda K/L, UMKM, dan pembiayaan korporasi. Realisasi anggaran tertinggi adalah perlidungan sosial dan UMKM, yakni 78 persen dan 73 persen.

Airlangga mengatakan bahwa pemerintah memiliki catatan terhadap klaster sektoral K/L dan pemda karena realisasi anggaran masih kurang dari 50 persen.

“K/L masih perlu didorong kembali khusus realisasi program PEN diperkirakan akan mencapai 99 - 100 persen di akhir tahun,” kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (12/10/2020).

Adapun, Airlangga mengatakan bahwa realisasi anggaran terkait kesehatan sebesar Rp25 triliun. Berdasarkan data sebelumnya pagu klaster ini Rp87,55 persen, sehingga penyerapan baru mencapai 28,5 persen.

Pemerintah pun memastikan total pagu akan terserap pada tahun ini. Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan anggaran untuk pengadaan vaksin yang akan menggunakan alokasi biaya penanganan Covid-19 tahun ini.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional menyampaikan bahwa satu program dari klaster perlindungan sosial yang cukup kencang penyalurannya adalah Bantuan Presiden Produktif dan Modal Kerja.

Program yang menyasar usaha mikro dan kecil ini telah disalurkan kepada seluruh target penerima atau 9 juta orang dalam kurun waktu kurang dari dua bulan setelah diluncurkan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Teten Masduki mengatakan bahwa ini berdasarkan survei, program ini paling tepat dan paling diminta para pelaku usaha. Pasalnya, ujar Teten, modal para pelaku usaha mikro dan kecil mulai tergerus karena pendapatan berkurang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper