Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Cipta Kerja Dinilai Abaikan Perlindungan Pekerja

Wahyu Susilo menyebut kebijakan ketenagakerjaan dalam beleid tersebut akan lebih banyak tunduk pada kebijakan ekonomi.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 12 Oktober 2020  |  10:40 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se Sumatera Selatan berdemo di Simpang Lima DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (7/10/2020). Mereka menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR, karena dinilai merugikan para pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO - Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi sejumlah kerugian bagi buruh maupun pekerja migran. Regulasi ini juga dinilai mengenyampingkan atau abai pada perlindungan sosial untuk pekerja.

Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR diketok pada 5 Oktober 2020. Gelombang protes bermunculan mulai dari serikat pekerja, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.

Wahyu Susilo menyebut kebijakan ketenagakerjaan dalam beleid tersebut akan lebih banyak tunduk pada kebijakan ekonomi. Padahal, filosofi hukum perburuhan adalah melindungi kaum pekerja yang lemah.

“Regulasi ketenagakerjaan lebih mengintegrasikan persoalan ketenagakerjaan sebagai kebijakan politik dan mengenyampingkan kebijakan sosial,” katanya saat webinar 'Nasib Buruh Pasca UU Cipta Kerja', Senin (12/8/2020).

Dia menerangkan, semula UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) akan disinkronkan dalam draf UU Cipta Kerja. Kemudian, muncul draf yang mengeluarkan UU tersebut dalam sinkronisasi setelah muncul kesepakatan bahwa klaster ketenagakerjaan dikeluarkan.

Wahyu menyebut setelah sempat dikeluarkan, muncul akrobat legislasi yang mengingkari kesepakatan-kesepakatan awal. Pada akhirnya, UU No. 18/2017 masuk dalam UU yang disinkronkan dan cenderung dilemahkan.

Pasalnya, UU 18/2017 bertujuan untuk memperketat perketat perizinan dan ruang gerak Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan, pada Bab Ketenagakernan di draf Cipta Kerja berpotensi merelaksasi perizinan dan ruang gerak P3MI.

“ini merupakan pengingkaran terhadap spirit perlindungan migran Indonesia,” terangnya.

Di sisi lain, pengesahan UU Cipta Kerja dinilai tidak pada waktunya. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kaum pekerja diyakini menjadi kelompok rentan dari ancaman Covid-19.

Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya menjadikan kaum pekerja sebagai basis prioritas setelah memiliki memiliki data pekerja yang di PHK serta peningkatan angka pengangguran.

Selain itu, sekitar 166.000 pekerja migran terpaksa kembali ke Tanah Air setelah mengalami PHK. Mereka bahkan tak masuk dalam skema ketenagakerjaan sosial di Kementerian Ketenagakerjaan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pekerja ketenagakerjaan Omnibus Law
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top