Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Didesak Terbitkan Perppu UU Ciptaker, Ini Jawaban Istana

Pemerintah mengaku mendengarkan aspirasi dari rakyat terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 08 Oktober 2020  |  17:40 WIB
Presiden Joko Widodo saat membukasidang kabinet paripurna untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9 - 2020)  -  Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo saat membukasidang kabinet paripurna untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9 - 2020) - Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa pemerintah mendengar aspirasi publik terkait pengesahan UU Cipta Kerja.

Meskipun demikian, belum ada dalam pertimbangan Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Omnibus Law yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020.

“Opsi perppu [pembatalan UU Ciptaker] belum dipertimbangkan. Masih belum dipertimbangkan begitu. Saya tdak tahu ke depan seperti apa tapi sementara opsi itu belum jadi bahan pertimbangan,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, Donny mengatakan satu-satunya jalan yang ada bagi masyarakat yang tidak puas terhadap UU Ciptaker adalah judicial review melalui Mahkamah Konstitusi.

“Biar nanti MK yang memutuskan, nanti pemerintah mengikutinya,” katanya.

Lebih lanjut, Donny mengatakan bila hendak turun ke jalan, pemerintah meminta aksi unjuk rasa dilakukan dengan damai dan menerapkan protokol kesehatan.

Menurutnya, saat ini Indonesia sedang kesulitan karena pandemi Covid-19, sehingga jangan sampai ada tindakan perusakan dari peserta unjuk rasa yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Adapun sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah satu orang yang dapat membatalkan UU Ciptaker. Hal ini dapat dia lakukan dengan menerbitkan perppu yang membatalkan UU Ciptaker.

"Presiden kan bisa mengeluarkan perppu untuk mengenyahkan UU Cipta Kerja ini, tapi rasanya tidak mungkin," tuturnya melalui kanal Youtube Refly Harun.

Pasalnya, Refly menilai, pihak yang belakangan ini bersikeras mengesahkan RUU Cipta Kerja adalah lembaga eksekutif, sehingga pembahasannya juga turut dipercepat oleh lembaga legislatif.

“Karena pemerintah yang seolah-olah ingin cepat agar undang-undang ini bisa disahkan," katanya dikutip dari akun Youtube Refly Harun, Kamis (8/10/2020).


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi perppu Omnibus Law cipta kerja
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top