Bisnis.com, JAKARTA — Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin menerangkan bahwa lahan menjadi kendala investasi pengolahan garam dalam negeri.
Dia mengatakan pelbagai hambatan selama ini dihadapi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri, seperti masalah clear and clean lahan garam dan infrastruktur bagi petambak.
“Saat ini lahan menjadi kendala bagi investasi pengolahan garam. Banyak lahan garam di berbagai lokasi masih terkendala,” katanya melalui keterangan resmi, Rabu (7/10/2020).
Selain itu, infrastruktur turut menjadi kendala upaya mengurangi ketergantungan impor. Dia mengatakan jauhnya akses dari tambak garam menuju pengolahan garam jadi salah satu faktor.
“Biaya transportnya mahal, sedangkan harga beli garam di market itu sama. Sehingga daya beli garam rakyat turun. Presiden meminta Kementerian PUPR untuk membangun jalan agar transportasinya lebih murah,” terangnya.
Kata dia, pengolahan garam sudah di buat oleh BPPT dan PT Garam di Manyar, Madura. Pengolahan garam itu diperuntukan pada proses pembersihan garam dari kandungan pengkotor atau washing plant.
Baca Juga
Pengolahan itu agar garam rakyat dapat dimurnikan sehingga menaikkan kadar NaClnya. “Garam raykat kita rata-rata kualitasnya NaClnya 89 persen, lalu dimurnikan untuk garam kebutuhan industri,” ucapnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kebutuhan garam nasional tahun 2020 sebanyak 4 juta ton per tahun, sedangkan produksi garam nasional di Indonesia baru mencapai 2 juta ton.
“Masih rendahnya produksi garam nasional. Sehingga cari yang paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu gitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” katanya.
