Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Update Realisasi Anggaran Pilkada 2020

Sesuai data 25 September pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 untuk KPU mencapai Rp10,16 triliun atau 99,27 persen.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 26 September 2020  |  20:08 WIB
Logo Pilkada Serentak 2020 - ANTARA - HO/KPU
Logo Pilkada Serentak 2020 - ANTARA - HO/KPU

Bisnis.com, JAKARTA - Realisasi anggaran Pilkada serentak 2020 sesuai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai 99 persen untuk KPU dan Bawaslu. Kendati demikian anggaran pengamanan masih di kisaran 69 persen.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto mengatakan sesuai data 25 September pukul 16.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 untuk KPU mencapai Rp10,16 triliun atau 99,27 persen.

Selain itu realisasi anggaran untuk Bawaslu sekitar Rp3,43 triliun atau 99,02 persen dan realisasi anggaran pengamanan mencapai Rp1,05 triliun atau 69,36 persen.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa 260 dari 270 pemda peserta Pilkada telah mentransfer anggaran hibah mencapai 100 persen kepada KPU. Selain itu, 259 pemda juga telah 100 persen transfer ke Bawaslu.

"Selain itu, masih terdapat 11 Pemda yang transfernya di bawah 100 persen. Di dalamnya terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 70 persen, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Keerom dan Waropen," katanya melalui keterangan resmi, Sabtu (26/9/2020).

Adapun pemda yang belum merealisasikan anggaran hingga 100 persen secara keseluruhan meliputi Way Kanan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Paser, Halmahera Utara, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Merauke, Waropen, Supiori, Boven Digoel, Keerom, Pegunungan Bintang, Raja Ampat, dan Kabupaten Manokwari Selatan.

Sementara itu, hanya 130 Pemda yang telah menyelesaikan realisasi anggaran Pilkada 2020 kepada pihak pengamanan termasuk 9 provinsi.

Ardian menekankan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada namun belum menyelesaikan realisasi NPHD untuk segera selesaikan proses transfer baik ke KPUD, Bawaslu Daerah, maupun Pengamanan.

"Khusus bagi para Penjabat Sementara yang tidak segera menyelesaikan NPHD-nya, akan diusulkan kepada Mendagri agar Pjs tersebut diganti," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

anggaran Pilkada 2020
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top