Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menteri Serang PSBB Anies, Koalisi Masyarakat Sipil: Jokowi Jangan Ingkar Janji

Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan agar Jokowi memprioritaskan aspek kesehatan di atas ekonomi dalam upaya perlawanan terhadap Covid-19.
Herdanang Ahmad Fauzan
Herdanang Ahmad Fauzan - Bisnis.com 12 September 2020  |  09:50 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan kondisi Covid-19 DKI Jakarta. JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan kondisi Covid-19 DKI Jakarta. JIBI - Bisnis/Nancy Junita

Bisnis.com, JAKARTA—Koalisi Masyarakat Sipil mengultimatum Presiden Joko Widodo agar tak mengingkari janjinya untuk memprioritaskan aspek kesehatan dalam penanganan wabah Covid-19.

“Kami memohon sekali lagi presiden Jokowi untuk tidak ingkar janji dalam mengutamakan kesehatan warga negara sebagai kunci dari pemulihan ekonomi bangsa. Antara lain diwujudkan dengan meminta seluruh jajaran menteri dan tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk secara konkret membuat dan melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 dengan mengutamakan perlindungan kesehatan,” desak Koalisi lewat keterangan tertulis.

Desakan Koalisi Masyarakat Sipil muncul usai adanya kontradiksi sikap antara menteri-menteri Jokowi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengaktifan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartanto misalnya, mengkritik terang-terangan sikap Gubernur DKI Anies Baswedan yang dianggapnya membuat upaya pemerintah pusat memperbaiki indikator ekonomi jadi sia-sia.

Airlangga bukan satu-satunya. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto megatakan PSBB bisa mengganggu jalur distribusi, dan terganggunya distribusi bisa menghambat PDB.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mendesak Anies agar memberikan pengecualian terhadap sektor yang bisa menjalankan protokol kesehatan.

Sementara, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita khawatir PSBB bisa mengganggu kinerja PMI Manufaktur yang sudah bisa menyentuh angka 50,8 pada Agustus 2020.

“Ini [PSBB DKI] tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan,” ucap Agus dalam rapat dengan Kadin, Kamis (10/9/2020).

Koalisi Masyarakat Sipil, di sisi lain, menilai sikap para menteri itu mengecewakan. Apalagi pernyataan-pernyataan tersebut dilontarkan di tengah masih tingginya gelombang persebaran Covid-19 di berbagai provinsi.

Hingga Jumat (11/9/2020), jumlah kasus positif di Indonesia sudah melampaui angka 210.000, dengan kesembuhan di angka 150.000 serta korban meninggal mencapai 8.544.

DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 51.635. Menyusul di belakangnya secara berturut-turut adalah Jawa Timur dengan 37.455 kasus, Jawa Tengah dengan 17.074 kasus, serta Jawa Barat dengan 13.940 kasus.

“Langkah tegas pimpinan wilayah DKI Jakarta untuk menginjak rem darurat dengan memberlakukan kembali pengetatan PSBB menjadi kunci kesuksesan pengendalian laju penyebaran virus SARS-CoV-2. Langkah ini harus diapresiasi dan didukung demi melindungi kesehatan dan nyawa warga DKI Jakarta,” tulis Koalisi.

Koalisi Masyarakat Sipil merupakan asosiasi yang terdiri atas sejumlah LSM dengan lintas konsentrasi. Beberapa di antaranya adalah KontraS, LBH Jakarta, Lokataru, WALHI, YLBHI, PSHK, hingga ICW.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top