Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf M. Fuad Nasar mengajak organisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi.
Ajakan itu disampaikan utamanya di tengah kebijakan pemerintah daerah yang memperketat aturan terkait aktivitas masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.
Fuad menjelaskan bahwa sektor kesehatan harus diutamakan dibandingkan dengan pemulihan ekonomi. Namun, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan berdampak kepada ekonomi masyarakat.
"Ayo bantu rakyat yang terdampak akibat situasi ini, terutama mereka yang tidak bisa bekerja dan tidak punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekecil apa pun yang kita perbuat insya Allah bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," kata Fuad, mengutip situs Kementerian Agama, Jumat (11/9/2020).
Dia menambahkan bahwa saat ini seluruh masyarakat Indonesia berada di dalam kapal yang sama. Oleh karena itu, seharusnya semua pihak saling bersinergi dan aktif membantu tugas negara menyelamatkan kehidupan jutaan rakyat miskin di Tanah Air.
Seperti diketahui, DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Alasan utama Gubernur DKI Anies Baswedan mengambil kebijakan ini adalah eskalasi jumlah kasus dalam satu bulan terakhir yang tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas kesehatan.
Selain Ibu Kota, sejumlah daerah juga tercatat masih memberlakukan PSBB pada bulan ini. Wilayah tersebut adalah provinsi Banten, kota Bekasi, kota Bogor, kabupaten Bogor, kabupaten Bekasi dan kota depok.
“Seluruh kota dan kabupaten ini berakhir 29 September," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, Kamis (10/9/2020).
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penerapan PSBB dapat memberikan dampak serius terhadap perekonomian, meskipun protokol ini penting untuk menekan penyebaran Covid-19. PSBB yang diberlakukan di Indonesia pada Maret hingga Mei telah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mengalami kontraksi yang cukup dalam, yakni 5,3 persen.
Sri Mulyani menegaskan bahwa dampak pandemi pada dimensi kesehatan tidak dapat dipisahkan dari strategi pemulihan ekonomi. Namun dalam menghadapi pandemi ini, sisi kesehatan harus menjadi prioritas.
"Tantangan kesehatan harus menjadi fokus utama," ujarnya.
