Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Djoko Tjandra, MA: Tidak Pernah Ada Permintaan Fatwa Hukum

Kejaksaan Agung menyebut tersangka Joko Soegiharto Tjandra alias Djoko Tjandra dan tersangka Pinangki Sirna Malasari diduga bersekongkol agar mendapatkan fatwa Mahkamah Agung.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 27 Agustus 2020  |  16:43 WIB
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa
Gedung Mahkamah Agung Indonesia. - Dok. Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung memastikan tidak pernah mendapat permintaan fatwa hukum terkait Djoko Tjandra. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro.

Diketahui, Kejaksaan Agung menyebut tersangka Joko Soegiharto Tjandra alias Djoko Tjandra dan tersangka Pinangki Sirna Malasari diduga bersekongkol agar mendapatkan fatwa Mahkamah Agung.

Fatwa tersebut disiapkan agar setelah ada putusan PK, Djoko Tjandra yang jadi terpidana pada kasus cessie Bank Bali tidak dieksekusi oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Setelah kami cek untuk memastikan apakah benar ada permintaan fatwa hukum kepada MA terkait perkara Joko S.Tjandra, ternyata permintaan fatwa itu tidak ada. Maka bagaimana bisa mengaitkan dengan MA atau orang MA kalau permintaan fatwa itu sendiri tidak ada," kata Andi, Kamis (27/8/2020).

Andi mengatakan bahwa kendati MA berwenang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, hanya kepada Lembaga Tinggi Negara (Pasal 37 UU MA).

"Jadi tentu ada surat permintaan resmi dari lembaga atau instansi yang berkepentingan kepada MA. Oleh karena itu MA tidak sembarangan mengeluarkan apakah itu namanya fatwa ataukah pendapat hukum," katanya.

Andi pun menegaskan pihak MA tidak pernah menerima surat permintaan fatwa dari siapa pun terkait perkara Djoko Tjandra.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono mengungkapkan tim penyidik mendapat bukti permulaan yang cukup mengenai konspirasi yang akan dilakukan kedua tersangka yaitu Joko Soegiharto Tjandra alias Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari agar Djoko Tjandra tidak dieksekusi.

"Jadi fatwa ini adalah untuk mengatur bagaimana agar JST ini tidak dieksekusi oleh eksekutor yaitu dalam hal ini adalah Jaksa. Konspirasinya adalah meminta fatwa MA agar JST tidak dieksekusi usai pengajuan PK kemarin itu," tutur Hari, Kamis (27/8/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah agung Kasus Djoko Tjandra Kejaksaan Agung Jaksa Pinangki
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top