Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan mengalokasikan dana program organisasi penggerak (POP) untuk keperluan pulsa guru dalam program pembelajaran jarak jauh (PJJ), namun kalangan DPR meminta agar pengawasannya dilakukan secara ketat.
Menurut Nadiem, langkah itu diambil setelah Muhammadiyah dan PGRI tetap berkeputusan untuk tidak berperan serta dalam program organisasi penggerak (POP).
"Saya ingin mengemukakan bahwa dana yang akan digunakan tahun ini dialokasikan untuk membantu guru dalam bentuk pulsa," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Komplek Parlemen, Kamis (27/8/2020).
Kendati demikian, Nadiem memastikan Muhamaddiyah dan PGRI akan ikut bergabung dalam program pokok dalam berbagai macam kolaborasi.
Sebelumnya, Lembaga Pendidikan (LP) Nahdlatul Ulama batal mundur dari program organisasi penggerak (POP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Perlu diketahui juga, selain dana POP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa dialihkan untuk pembiayaan kuota internet untuk guru dan peserta didik.
Nadiem mengatakan, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini. Kuota Gratis Dari Dana Bos Bagi Pelajar Marak Disalahgunakan
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR, Muhammad Kadafi mengatakan, kebijakan Menteri Nadiem menjadi satu inovasi yang cukup luar biasa bagi pelajar untuk kelancaran dalam mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Namun menurutnya, kebijakan tersebut harus butuh satu pengawalan kontrol agar dana BOS yang digunakan untuk pulsa internet belajar siswan tersebut bisa digunakan sebaik-baiknya.
"Karena kita tahu tidak semua orang tua bisa menjaga anaknya 100 persen di rumah terkait Internet gratis itu," tandas Kadafi.
Politisi PKB mengatakan sering terjadi dana BOS berupa pulsa disalahgunakan anak-anak didik setelah belajar.
"Mereka ikut berselancar internetan hingga paket kouta data pun ikut habis. Jadi, menurut saya, pak menteri harus butuh pengembangan sistem untuk kontrol siswa-siswi dalam pembelajaran jarak jauh tersebut," katanya.
_1692146987.jpg?w=348&h=261)
