Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gugatan UU KPK : Penggugat Disokong 11 Ahli, Pemerintah Andalkan Seorang Pakar

Pemerintah berencana menghadirkan ahli dalam sidang permohonan uji materiil maupun formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 24 Agustus 2020  |  16:45 WIB
Pembentukan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 - 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pembentukan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 - 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menghadirkan ahli dalam sidang permohonan uji materiil maupun formil UU KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi.

“Pemerintah akan hadirkan satu ahli untuk sementara ini,” kata Staf Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Purwoko dalam sidang di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Meski demikian, Purwoko tidak menjelaskan secara spesifik mengenai kepakaran dari ahli tersebut. Pada sidang 19 November 2019 dan 3 Februari 2020, pemerintah telah menjawab sendiri bantahan atas dalil-dalil para pemohon.

Bila seorang ahli tersebut jadi dihadirkan, pemerintah masih kalah jumlah dari para pemohon pengujian UU KPK hasil revisi. Pasalnya, para pemohon telah menghadirkan 11 ahli dari berbagai bidang ilmu untuk memperkuat argumentasi mereka.

Berdasarkan UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Secara hierarkis, kedudukannya di bawah alat bukti surat/tulisan dan keterangan saksi.

Ahli pemerintah dijadwalkan memberikan keterangan pada sidang 9 September. Pada saat bersamaan, seorang saksi dari salah satu perkara akan turut menyampaikan kesaksian mengenai pembentukan UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Pada sidang hari ini, dua orang saksi menyampaikan kesaksian mengenai proses pembentukan UU 19/2019. Mereka adalah mantan Penasihat KPK Budi Santoso dan aktivis mahasiswa Manik M. Hendra.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahkamah konstitusi Sidang MK
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top