Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia untuk menolak RUU Cipta Kerja atau omnibus law.
Sebagian dari mereka beraksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, yang sedang menyelenggarakan sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Gebrak menilai Omnibus Law bertentangan dengan konstitusi negara karena banyak memuat pasal yang merugikan rakyat, mulai petani, buruh, nelayan hingga masyarakat adat," kata juru bicara Gebrak sekaligus Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2020).
Dewi menjelaskan Gebrak nekat menggelar aksi di tengah pandemi Covid-19 lantaran DPR dan pemerintah yang ngotot melanjutkan membahas RUU bertipe Omnibus Law itu.
"Meski sudah dihujani kritikan tajam dari berbagai pihak," tuturnya.
Dewi menjelaskan unjuk rasa akan dimulai dari depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan lalu berlanjut ke Gedung DPR RI.
"Gebrak mendesak pemerintah dan DPR sebaiknya fokus memulihkan daya beli rakyat di tengah kemerosotan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi," ujarnya.
Mereka juga meminta pemerintah dan DPR memulihkan daya beli rakyat dengan kepastian kerja dan perlindungan sosial. Mereka menilai daya beli ini tidak bisa ditingkatkan hanya dengan bantuan Rp 600.000.
"Sebaliknya, omnibus law ada di sisi untuk menurunkan daya beli rakyat dengan menjauhkan kepastian kerja dan memunculkan kerja dengan upah murah," katanya.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah memperhatikan mahasiswa yang terdampak pandemi Covid-19.
Tidak Ada Demo
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus memastikan selama sidang tahunan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI berlangsung, tidak ada kegiatan unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.
"Hari ini gak boleh demo di depan kantor DPR ya. Hari ini ada kegiatan Pidato Kenegaraan. Jadi tidak boleh sama sekali ada kegiatan di depan pintu DPR RI," kata Yusri di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Yusri menyampaikan jika nantinya tetap didapati adanya massa yang akan menyampaikan pendapat, mereka akan dialihkan oleh petugas keamanan.
"Jangan sampai mengganggu ketertiban masyarakat baik itu pengguna jalan maupun masyarakat-masyarakat yang masih beraktivitas," ujar Yusri.
Dia berharap tidak ada masyarakat yang melakukan aksi demo di seputar kawasan DPR/MPR RI mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung.
"Harapan pertama tidak usah demo, kan lagi Covid-19. Diimbau jadinya tidak usah turun (untuk demo)," katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengatakan ada sebanyak 6.300 personel gabungan yang diterjunkan untuk mengamankan Gedung DPR/MPR.
Pengamanan itu bertujuan memastikan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021 berjalan dengan kondusif.
