Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Gedung Ditutup karena Covid-19, DJKI Berupaya Tetap Produktif

Penutupan gedung eks-Sentra Mulia yang merupakan sebagian perkantoran DJKI berkaitan dengan kondisi penanggulangan Covid-19, sejak Rabu (12/8/2020).
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 13 Agustus 2020  |  08:30 WIB
Ilustrasi, Logo Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham - repro
Ilustrasi, Logo Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham - repro

Bisnis.com,JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjaga produktivitas meski sebagian gedung perkantorannya harus ditutup sementara akibat adanya kasus Covid-19.

Penutupan gedung eks-Sentra Mulia yang merupakan sebagian perkantoran DJKI berkaitan dengan kondisi penanggulangan Covid-19, sejak Rabu (12/8/2020).

Direktur Jenderal Kekayaan IntelektuaI (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan bahwa pegawai DJKI telah dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan pegawai bekerja dari mana saja dan kapan saja. DJKI Kemenkumham membuat terobosan sistem aplikasi bernama IPROLINE (Intellectual Property Online).

“Kita akan working from everywhere anywhere, tidak hanya working from home,” ujar Freddy, Kamis (13/8/2020).

Masyarakat, imbuhnya, akan dipermudah melakukan pendaftaran maupun pengajuan pascapermohonan kekayaan intelektual yakni dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui aplikasi IPROLINE.

Hadirnya aplikasi IPROLINE juga memudahkan pegawai DJKI Kemenkumham dalam bekerja. Untuk memproses dan memeriksa dokumen permohonan KI milik masyarakat.

“Adanya aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas mulai dari verifikasi dokumen, publikasi permohonan, pemeriksaan merek, paten dan desain industri, hingga terbitnya sertifikat KI dilakukan oleh para pegawai DJKI di mana saja dan kapan saja, tanpa perlu lagi datang ke kantor,” jelasnya.

Dengan demikian, dia memastikan setiap permohonan yang diajukan masyarakat tetap dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam waktu dekat, dia mengungkapkan DJKI Kemenkumham berencana akan meluncurkan secara resmi aplikasi IPROLINE ini. Kendati demikian, aplikasi ini sebenarnya sudah diterapkan dan digunakan masyarakat dengan terus dilakukan penyempurnaan.

Sebagai informasi, pada 2019 jumlah permohonan baru KI secara manual mencapai 27.837 dokumen, sedangkan pada 2020, jumlah permohonan baru KI secara online yang masuk per akhir Juni berjumlah 54.609 dokumen.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan KI secara online ini memiliki tren yang sangat positif dari masyarakat. Pasalnya, dalam satu semester tahun 2020 saja, DJKI berhasil menerima lebih banyak jumlah permohonan dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, angka permohonan ini sudah dapat dipastikan akan meningkat hingga akhir 2020.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemenkumham Virus Corona DJKI covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top