Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Apresiasi Penahanan Anita Kolopaking, Sindir Hasil Pemeriksaan Oknum Jaksa P di Kejagung

Perlu dibuka ke publik apa hasil pemeriksaan intern Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap jaksa P di Kejagung agar terang benderang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 08 Agustus 2020  |  11:57 WIB
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra
Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di Jakarta, Senin (8/4/2019). - ANTARA/Aditya Pradana Putra

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI Hinca Panjaitan merespons berita penahanan pengacara Djoko Tjandra oleh Badan Reserse Kriminal Polri terkait kasus penggunaan surat jalan palsu Djoko Tjandra yang dikeluarkan oleh Brigjen Polisi Prasetijo Utomo.

"Kita apresiasi dan kita tunggu hasilnya," kata Hinca di Jakarta, Sabtu (8/8/2020).

 Anita Kolopaking ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lanjut selama 20 hari karena dinilai menggunakan surat palsu atau memalsukan surat perjalanan bersama kliennya, Djoko Tjandra.

Anita ditahan usai diperiksa selama kurang lebih 17 jam oleh penyidik Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Hinca berharap setelah ini, Bareskrim Polri dapat terus mengungkap kasus Djoko Tjandra tersebut hingga kepada nama-nama yang diduga ikut terlibat di dalam Kejaksaan Agung.

"Tuntaskan. Tak hanya di Bareskrim Polri, tapi juga di Kejaksaan Agung. Jalan terus, tuntaskan kasus ini," ucap Hinca.

Bareskrim Polri perlu melakukan penanganan dan penyidikan atas dugaan peran bersama atau yang membantu pelarian terpidana Djoko Tjandra. Karena, menurut Hinca, kasus itu tidak berdiri sendiri.

"Benang merahnya terang-benderang," katanya. Penanganan secara hukum oleh Bareskrim Polri merupakan harapan baru bagi masyarakat untuk memastikan akhir dari masalah ini dan untuk menemukan pelaku-pelaku yang terlibat dan diproses secara fair dan seturut hukum yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan Kejagung

Hinca pun menilai Kejaksaan Agung perlu membuka hasil pemeriksaan terhadap oknum jaksa berinisial P secara transparan guna memenuhi rasa keadilan publik yang menyaksikan secara terang-benderang kasus itu.

"Perlu dibuka ke publik apa hasil pemeriksaan intern Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap jaksa P di Kejagung agar terang benderang. Publik bertanya, jangan-jangan ada informasi penting yang disembunyikan dan membaca keengganan Kejagung memroses secara hukum pidana, termasuk dan terutama dugaan gratifikasi nya," tutur Hinca.

Dia juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut terlibat di dalam penanganan kasus itu, jika Kejaksaan Agung tetap enggan membuka hasil pemeriksaan jaksa P ke publik. Apalagi, Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit P secara terbuka mengumumkan akan mengundang KPK untuk memberikan supervisi.

"Dalam posisi yang begini, khususnya di Kejaksaan Agung, KPK bisa dan harus masuk berdasarkan ketentuan Pasal 10A UU Tindak Pidana Korupsi, bila Kejagung sama sekali enggan dan terkesan menutup-nutupi kasus ini," ujar Hinca menegaskan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Kasus Djoko Tjandra Kejaksaan Agung

Sumber : Antara

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top