Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Minta Anggaran Segera Dibelanjakan, Jokowi: Rakyat Menunggu

Presiden Jokowi mengatakan bahwa komitmen pemerintah dan BPK sama, yaitu setiap uang di dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola dengan transparan.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 20 Juli 2020  |  16:22 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan "lockdown" tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menekankan pentingnya merealisasikan anggaran negara secepat mungkin di tengah masa pandemi Covid-19. Dia juga meminta alokasi dana yang telah disediakan agar segera disalurkan kepada masyarakat secara tepat dan berpedoman pada prinsip akuntabilitas.

"Percuma kita miliki anggaran, tapi anggaran tersebut tidak bisa dibelanjakan secara cepat untuk rakyat, padahal rakyat menunggu, rakyat membutuhkan pada saat ekonomi juga sangat membutuhkan," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa komitmen pemerintah dan BPK sama. Setiap uang di dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola dengan transparan.

“Sekali lagi diperlukan langkah yang cepat, langkah yang tepat, langkah yang efisien, dan tentu saja jangan dilupakan akuntabilitas. Ini penting sekali,” ujarnya.

Presiden mengatakan bahwa komitmen pemerintah dan BPK sama. Setiap uang di dalam APBN harus digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola dengan transparan.

Adapun, Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi pemicu krisis kesehatan dan krisis ekonomi di seluruh dunia. Indonesia pun terancam mengalami resesi ekonomi pada tahun ini.

APBN dan APBD adalah faktor utama yang menggerakan roda perekonomian tahun ini. Pasalnya 3 dari 4 pilar ekonomi sudah padam. Covid-19 telah meredam geliat ekspor, investasi, dan daya beli di Tanah Air.

Jokowi pun meminta para gubernur untuk mempercepat belanja modal yang menurutnya belum optimal. Realisasi belanja modal dari beberapa provinsi dinilainya masih mengkhawatirkan dan perlu ditingkatkan. Dia mencontohkan Sumatra Selatan yang belanja modalnya baru mencapai 1,4 persen.

Selain itu, dia merinci Sulawesi Tenggara baru merealisasikan belanja modal sebesar 5,6 persen, Papua 4,8 persen, Maluku Utara 10,3 persen, Nusa Tenggara Timur 19,6 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen, dan Aceh 8,9 persen.

Padahal, kata Presiden, kuartal ketiga tahun ini menjadi satu-satunya momentum untuk memperbaiki perekonomian negara.

"Momentumnya adalah di bulan Juli, Agustus, dan September, kuartal ketiga. Momentumnya ada di situ. Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi apbn covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top