Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi pada individu dan lembaga keuangan China atas peran mereka dalam Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dapat mengancam upaya globalisasi yuan China.
Di sisi lain, sejumlah analis mengatakan ancaman AS telah menambah urgensi baru pada tujuan Beijing untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar AS dengan meningkatkan penggunaan yuan secara internasional.
Presiden AS Donald Trump mempertegas sikap permusuhannya terhadap China dengan mengatakan telah menandatangani undang-undang dan perintah eksekutif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah negara itu atas pemberlakuan undang-undang keamanan yang "menindas" terhadap Hong Kong.
Trump bertindak sesuai tenggat waktu dengan menandatangani sebuah Rancangan Undang-undang yang telah disetujui oleh Kongres AS. Undang-undang itu menghukum bank yang melakukan bisnis dengan pejabat China karena dinilai ikut mendukung undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.
Langkah Trump itu akan mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial yang telah diterima Hong Kong selama bertahun-tahun.
"Dengan demikian tidak ada lagi hak istimewa dan perlakuan ekonomi khusus selain tidak ada ekspor teknologi yang sensitif," ujar Trump seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Rabu (15/7/2020).
Baca Juga
"Hong Kong sekarang akan diperlakukan sama dengan China daratan," katanya.
Ancaman tersebut telah menciptakan ketidakpastian signifikan atas masa depan Hong Kong sebagai pusat keuangan global serta rencana internasionalisasi yuan China. Kota ini adalah jembatan untuk akses mata uang ke pasar global, dan digunakan oleh lebih dari 70 persen pembayaran internasional.
Analis geopolitik BCA Research, Matt Gertken, mengatakan konfrontasi yang semakin intensif antara China dan AS menyebabkan keraguan atas nilai yuan dan "ketersediaan" dalam jangka panjang.
"Tantangan geopolitik langsung dari AS akan membuat investor waspada sebelum meningkatkan eksposur yuan dengan cepat," kata Gertken, seperti dikutip South China Morning Post.
"Washington mengalihkan lebih banyak perhatian untuk membatasi kenaikan keuangan China serta perkembangan teknologinya," lanjutnya.
Jika AS ingin menjalin hubungan perdagangan yang lebih dalam dengan ekonomi lain, negara-negara ini mungkin tidak bergabung dengan China dalam menciptakan arsitektur global tanpa menggunakan dolar AS.
Getken mengungkapkan, secara khusus, kompatibilitas model demokrasi liberal Barat dengan model otoriter China tengah dirusak oleh penerapan kontrol yang lebih ketat atas Hong Kong oleh China.
Upaya China untuk melengserkan dolar AS sebagai mata uang global mulai intensif setelah krisis keuangan global tahun 2008 silam.
Beijing telah meningkatkan penggunaan yuan dalam perdagangan dan investasi lintas-batas, membangun sistem pembayaran yuan lintas-batas, menandatangani kesepakatan pertukaran mata uang bilateral dengan hampir 40 bank sentral di seluruh dunia, dan mempromosikan gagasan mata uang berdaulat berdasarkan pada hak penarikan khusus (special drawing rights/SDR), unit akuntansi yang dikembangkan dan diajukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).
Hong Kong, yang memiliki mata uang berbeda dari China, menjadi yang pertama dalam upaya mendukung rencana globalisasi yuan. Peritel dan tempat pertukaran uang di Hong Kong yang melayani turis daratan mulai menerima yuan sebelum negara lain. Selain itu, mekanisme Stock Connect, yang memungkinkan orang asing untuk berinvestasi di bursa saham dan obligasi China melalui Hong Kong, menawarkan saluran investasi untuk yuan offshore.
Tetapi, hambatan utama untuk internasionalisasi yuan tetap ada. Mata uang China masih tidak dapat secara bebas dikonversi ke mata uang lain, tidak seperti dolar Hong Kong, bahkan setelah menerima status mata uang internasional nominal pada tahun 2016 melalui pencantumannya dalam SDR bersama dengan dolar AS, euro, poundsterling, dan yen Jepang.
China telah memperketat kendali atas pembayaran keluar dalam beberapa tahun terakhir setelah arus keluar modal yang mengikuti anjloknya pasar saham pada tahun 2015 dan mengesampingkan upaya menjadikan yuan sebagai mata uang internasional.
Mantan peneliti di bawah Kementerian Keuangan, Jia Kang, mengatakan awal bulan ini bahwa belum waktunya bagi China untuk merobohkan “tembok” kontrol modal, karena masih membutuhkan akun modal tertutup untuk melindungi sistem keuangan domestiknya dari guncangan eksternal.
"Setelah perang dagang [dengan AS], kami melihat kemampuan warga China untuk mengonversi mata uang asing telah jauh menurun. Masalahnya bukan tentang bagaimana internasionalisasi yuan dapat dipercepat, tetapi fokusnya harus pada bagaimana mempertahankan posisinya saat ini," ungkap Jia.
Seiring dengan akun modal tertutup yang melarang arus keluar modal besar-besaran, kebijakan China menjaga nilai tukar yuan stabil terhadap dolar AS dan merekayasa pemulihan ekonomi dengan cepat, telah mengakibatkan peningkatan arus masuk modal.
Seorang ekonom di Oxford Economics, Tommy Wu, mengatakan China masih ingin mempromosikan penggunaan yuan di luar negaranya, terutama di antara negara-negara yang masuk dalam kampanye belt and road. Namun minat terhadap yuan bisa melemah oleh ketegangan AS-China.
"[Namun] jika penggunaan yuan berkurang, itu disebabkan oleh proses decoupling AS-China, yang membuat negara-negara lain menjauh dari China. Jika ini ternyata menjadi masalah serius, maka mungkin saja globalisasi yuan akan bergerak mundur," kata Wu.
Seorang mantan wakil direktur Departemen Penghubung Internasional Partai Komunis China, Zhou Li menulis pekan lalu bahwa sudah waktunya bagi China untuk memisahkan diri dari dolar AS menjelang konfrontasi besar-besaran.
"Dengan mengambil keuntungan dari posisi monopoli global dolar. AS akan menimbulkan ancaman yang semakin parah terhadap perkembangan China," tulis Zhou.
Tetapi, menantang peran dominan dolar AS dalam sistem moneter global akan menjadi perjuangan yang sangat berat, karena didukung oleh kekuatan ekonomi, militer, dan kelembagaan AS dan diperkokoh oleh pilihan bank, pedagang, dan investor di seluruh dunia.
"China akan memiliki urgensi yang lebih besar dalam internasionalisasi yuan, tetapi negara-negara lain di dunia tidak akan memiliki urgensi itu," kata Gertken.
