Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memberlakukan pembatasan visa terhadap beberapa karyawan perusahaan asal China Huawei Technologies.
Menurut Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, langkah tersebut diambil karena dipandang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia oleh Partai Komunis China, termasuk terhadap Muslim dan minoritas lainnya.
“Perusahaan-perusahaan telekomunikasi di seluruh dunia harus memerhatikan tindakan mereka sendiri. Jika mereka melakukan bisnis dengan Huawei, mereka berbisnis dengan para pelanggar hak asasi manusia," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, Rabu (15/7/2020), seperti dilansir Bloomberg.
Masih belum diketahui karyawan Huawei mana atau berapa banyak dari mereka yang akan menghadapi pembatasan visa dari pemerintah AS.
Kendati bersifat simbolis, ini merupakan langkah terbaru dalam kampanye global oleh AS untuk membatasi sepak terjang Huawei dan memaksa perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk memutuskan hubungan dengan raksasa teknologi asal China ini.
Pemerintah AS berpendapat bahwa Huawei dapat digunakan oleh pemerintah di Beijing sebagai pintu belakang untuk memata-matai Amerika.
Baca Juga
Pemerintahan Trump juga menggunakan sanksi macam ini sebagai cara untuk menekan Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup pengurungan paksa warga Uighur dan kelompok etnis lain di wilayah Xinjiang.
Dalam pernyataannya, Pompeo mengindikasikan bahwa pembatasan visa juga akan berlaku untuk perusahaan teknologi lainnya di China “yang memberi dukungan material kepada rezim yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia secara global”.
Sementara itu, Huawei telah berulang kali menegaskan operasinya yang independen.
"Kami kecewa dengan tindakan tidak adil dan sewenang-wenang ini untuk membatasi visa karyawan kami yang bekerja tanpa lelah demi berkontribusi pada inovasi teknologi di AS dan di seluruh dunia," tutur juru bicara Huawei Rob Manfredo dalam sebuah pernyataan.
Seiring dengan meningkatnya ketegangan dengan China, Pompeo mengatakan bahwa AS terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah di Beijing.
“Tapi kita harus berurusan dengan China seperti apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan,” kata Pompeo.
