Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Keamanan Hong Kong Sah, Trump Tutup Akses Pejabat China ke Sektor Perbankan

Presiden Trump itu telah melarang lembaga keuangan memberikan rekening kepada pejabat China yang terkena sanksi pembekuaan visa.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 30 Juni 2020  |  12:37 WIB
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bersalaman dalam konferensi pers di Great Hall of the People di Beijing, China, Kamis (9/11/2017). - Bloomberg/Qilai Shen\n
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bersalaman dalam konferensi pers di Great Hall of the People di Beijing, China, Kamis (9/11/2017). - Bloomberg/Qilai Shen\\n

Bisnis.com, JAKARTA - Bank-bank terbesar China diperkirakan memiliki dana kelolaan sebesar US$1,1 triliun yang berpotensi terdampak larangan visa dari Amerika Serikat (AS) bagi pejabat Partai Komunis China.

Seperti diketahui, pemerintah AS menutup akses visa bagi pejabat Partai Komunis China yang selama ini menekan kebebasan warga Hong Kong.

Tindakan bipartisan yang masih harus melalui persetujuan tersebut DPR dan ditandatangani oleh Presiden Trump itu telah melarang lembaga keuangan memberikan rekening kepada pejabat yang terkena sanksi.

Dilansir Bloomberg, Selasa (30/6/2020), seorang analis senior di Hong Kong Francis Chan mengatakan banyak diantara pejabat itu diasumsikan menggunakan layanan dari bank terbesar China. Bank yang memiliki risiko pelanggaran akan terputus dari akses ke sistem keuangan AS.

Empat pemberi pinjaman terbesar yang didukung negara yakni, Industrial & Commercial Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp., Bank of China Ltd. dan Agricultural Bank of China Ltd., memiliki gabungan 7,5 triliun yuan (US$1,1 triliun) di mana 47 persen diantaranya adalah deposito. Adapun, sisanya berasal dari pinjaman antar bank dan penerbitan surat berharga kepada investor global.

Undang-undang akan menjatuhkan hukuman terhadap lembaga keuangan hanya jika bank secara sadar melakukan bisnis dengan pejabat yang dikenai sanksi.

Bank global juga bisa berisiko terkena dampak jika memiliki nasabah dari pejabat China, kerabat, dan rekanannya. Misalnya, Standard Chartered Plc. yang membayar denda lebih dari US$600 juta pada 2019 karena melanggar sanksi terhadap Myanmar, Kuba, Iran, Sudan dan Suriah. BNP Paribas SA didenda US$8,9 miliar oleh AS pada 2014 karena transaksi dengan Sudan dan negara-negara lain yang masuk daftar hitam.

Sementara itu, Pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanan pada China dengan menghapus perlakuan khusus ekspor teknologi sensitif ke Hong Kong.

Keputusan itu diikuti disahkannya undang-undang keamanan nasional Hong Kong oleh Beijing hari ini. Departemen Perdagangan AS mengatakan pihaknya menangguhkan peraturan yang memungkinkan perlakuan khusus ke Hong Kong termasuk pengecualian lisensi ekspor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china amerika serikat hong kong perbankan china

Sumber : Bloomberg

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top