Bisnis.com, JAKARTA - Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid (Gus Dur) yaitu tahun 1999-2001, produk domestik bruto (PDB) mengalami pertumbuhan signifikan sekaligus suskes menurunkan utang luar negeri.
Ekonom Rizal Ramli pun menceritakan sedikit pengalamannya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) di masa tersebut.
Pada saat itu, ungkap Rizal, stimulus ekonomi hanya menyasar pada golongan menengah ke bawah atau bukan ke korporasi yang merupakan golongan menengah ke atas.
"Salah satu contohnya pada waktu itu yang kami lakukan saat itu, kami menaikkan gaji pegawai negeri sipil, TNI, dan pensiunan sampai 125 persen dalam waktu 21 bulan, belum pernah terjadi sebelumnya. Akibatnya, golongan menengah ke bawah ini punya uang cash 99 persen mereka belanjakan ke sektor retail," ujar Rizal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Pada zaman Presiden Habibie, sambungnya, ada utang Kredit Usaha Tani yang macet Rp26 triliun berhasil diselesaikan dengan cara yang kreatif.
Rizal mengaku mengusulkan kepada Gus Dur untuk menghapuskan utang tersebut. Pasalnya, dia menilai para petani yang terlilit utang tidak akan mampu mengembalikan pinjaman dan penyitaan lahan sawah bukanlah solusi.
Baca Juga
"Waktu itu, Presiden Gus Dur tanya uangnya dari mana? Saya jawab aja, itu urusan saya nanti cari duitnya dari mana dan akhirnya beres, petani tidak dikejar-kejar utang dan bisa tetap berproduksi," ujar Rizal.
Untuk diketahui, Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Gede Sandra menyampaikan bahwa pada era kepemimpinan Gus Dur, posisi utang luar negeri Indonesia turun US$3,2 miliar per tahun dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) naik 4,2 persen dari yang semula minus 1,7 persen.
"Posisi utang luar negeri (external debt) Indonesia sejak akhir masa kepemimpinan Presiden Suharto terus mengalami kenaikan, terkecuali pada masa Habibie dan Gus Dur yang sempat mengalami penurunan," ujarnya dalam acara yang sama.
