Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Tunda Pembahasan RUU HIP, DPR Berpeluang Lakukan Ini

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 21 Juni 2020  |  01:58 WIB
Gedung DPR di Senayan, Jakarta - Antara
Gedung DPR di Senayan, Jakarta - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akhirnya berinisiatif menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila.

Sebelumnya, sejumlah kalangan masyarakat menyatakan keberatan dan meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU HIP ini.

Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Alasannya, Pemerintah memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk menyerap lebih jauh aspirasi elemen masyarakat.

"Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi/ masukan dari setiap elemen masyarakat," ujar Dini saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (20/6/2020) malam.

Dini membenarkan bahwa dalam pertemuan bersama Purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia, Presiden menegaskan pemerintah belum mengeluarkan daftar inventarisasi masalah RUU HIP lantaran belum mengetahui arah RUU HIP.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangannya di  situs www.setkab.go.id mengatakan ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan Presiden dengan purnawirawan dan legiun veteran.

,Isu tentang Ideologi Pancasilabelakangan menjadi diskursus publik yang hangat.

“Dalam diskusi, legiun veteran dan purnawirawan menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret. Tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final,” tutur Mahfud MD.

Payung hukum terhadap hal tersebut, kata Mahfud, juga sangat kuat.

“Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003. Pada masalah itu sama semuanya, sependapat. Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus,” ujar Mahfud.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pancasila pemerintah

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top