Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Facebook, Google, dan Twitter Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Konten Hoaks

Ketiga perusahaan media sosial tersebut juga telah menghapus video, posting, dan pesan yang dianggap palsu dan berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan umum 2020..
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 19 Juni 2020  |  08:37 WIB
Pengguna Chrome sebenarnya sudah dapat memblokir sendiri sejumlah iklan yang menyedot banyak daya berkat fitur
Pengguna Chrome sebenarnya sudah dapat memblokir sendiri sejumlah iklan yang menyedot banyak daya berkat fitur "Heavy Ad Intervention" yang dirilis Google untuk Chrome 80 pada awal tahun ini. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA – Eksekutif dari Facebook Inc., Twitter Inc., dan Google mengatakan kepada anggota parlemen AS bahwa mereka memerangi disinformasi dan berita hoaks.

Ketiga perusahaan media sosial tersebut juga telah menghapus video, posting, dan pesan yang dianggap palsu dan berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan, termasuk yang berkaitan dengan pemilihan umum 2020..

"Melihat ke depan untuk pemilihan umum November, kami menyadari bahwa pandemi Covid-19, aksi demonstrasi yang meluas, dan peristiwa penting lainnya dapat menjadi makanan empuk kampanye disinformasi," ungkap direktur penegakan hukum dan keamanan informasi di Google, Richard Salgado dalam sidang Komite Intelijen DPR, Kamis (18/6/2020), seperti dikutip Bloomberg.

Di kesempatan yang sama, kepala kebijakan keamanan siber Facebook, Nathaniel Gleicher mengatakan perusahaan telah memeriksa percakapan dari sekitar 200 pemilihan umum di seluruh dunia dan bersiap menghadapi pemilu November mendatang.

Ketika persidangan berlangsung, Facebook mengatakan mereka menghapus posting dan iklan dari tim kampanye Donald Trump yang mengaitkan segitiga terbalik dengan Antifa. Simbol tersebut pernah digunakan Nazi untuk mengidentifikasi tahanan politik

"Kami menghapus posting dan iklan ini karena melanggar kebijakan kami terhadap kebencian yang terorganisir. Kebijakan kami melarang penggunaan simbol kelompok kebencian yang dilarang untuk mengidentifikasi tahanan politik tanpa konteks yang mengutuk atau membahas simbol tersebut," kata Facebook dalam sebuah pernyataan.

Gleicher mengatakan kepada anggota parlemen bahwa ketika Facebook melihat posting ini, perusahaan menyimpannya di dalam sistem. Jika ada posting sejenis yang muncul, Facebook dapat menemukannya dan menghapusnya secara otomatis.

Ketua Komite Adam Schiff mengagendakan sidang tersebut untuk fokus pada pengaruh aktor asing di jejaring sosial. Dia mengutip ancaman manipulasi dari Rusia, China, dan Iran dan bertanya apakah perusahaan teknologi terus memantaunya.

"Sifat platform Anda, semuanya, adalah untuk merangkul dan memonetisasi kejadian viral. Semakin sensasional, semakin memecah belah, semakin mengejutkan, atau semakin emosional, semakin cepat beredar," kata Schiff

Layanan YouTube milik Google menghapus lebih dari 200.000 video dan lebih dari 100 juta iklan untuk membendung disinformasi dan hoaks mengenai pandemi virus corona dan mencegah pengiklan mengambil untung dari informasi tersebut.

Facebook mempekerjakan lebih dari 35.000 karyawan di bidang keselamatan dan keamanan, tiga kali lipat dari jumlah pada tahun 2017, menurut Gleicher.

Sementara itu, direktur strategi dan pengembangan kebijakan publik Twitter, Nick Pickles mengatakan perusahaan melacak ancaman disinformasi terkait dengan aksi protes rasisme dan kebrutalan polisi yang dipicu oleh kematian George Floyd di tangan polisi di Minneapolis.

"Pembicaraan publik di Twitter telah menyoroti sifat mendalam dari masalah yang terkait dengan ras, keadilan, dan kesetaraan," kata Pickles dalam sebuah pernyataan tertulis.

"Meskipun kami belum melihat bukti upaya terpadu yang didukung negara asing untuk memanipulasi percakapan publik dalam beberapa pekan terakhir, kami tetap waspada."

Anggota DPR dari partai Demokrat Jim Himes mengkritik algoritma Facebook karena mempromosikan polarisasi, perpecahan, dan kemarahan untuk meningkatkan engagement.

Ketika Gleicher membantah klaim itu, Himes meminta data untuk mendukung sanggahan tersebut.

Para eksekutif dari Twitter dan Facebook mengatakan bahwa aktor jahat penyebar hoaks mengembangkan taktik disinformasi mereka dari waktu ke waktu. Twitter telah menyaksikan penggunaan media yang dikendalikan oleh negara dan akun pemerintah untuk memengaruhi pendapat AS tentang pandemi virus corona dan aksi protes.

Mereka mengambil contoh, seorang dari China membandingkan tanggapan polisi di AS mengenai protes baru-baru ini dengan tanggapan kepolisian di Hong Kong.

“Kami telah mengamati pergeseran dari manipulasi platform ke manipulasi aset negara. Kami harus selangkah lebih maju dari ini dan terus mengidentifikasi bagaimana aktor jahat mengubah perilaku mereka," ungkap Pickles.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

google facebook twitter

Sumber : Bloomberg

Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top