Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 tidak akan direalokasi untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat konferensi pers secara virtual dari Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/6/2020). Dengan demikian, anggaran pilkada serentak 2020 tidak akan berkurang sama sekali.
Tito mengatakan saat ini terdapat sisa anggaran pilkada 2020 senilai Rp9,1 triliun dari total pagu anggaran pilkada Rp15 triliun. Sebanyak Rp5,9 triliun sisanya sudah digunakan untuk lima tahapan pilkada sebelum masa pandemi Covid-19.
“Mendagri dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) langsung keluarkan peraturan untuk Rp9,1 triliun, untuk tahapan selanjutnya itu di-freeze (dibekukan), tidak boleh digunakan, termasuk tidak boleh untuk Covid-19, karena masih ada (realokasi) pos-pos lain,” ujar Tito.
Presiden Joko Widodo pada April 2020 telah memutuskan menunda pemungutan suara pilkada 2020, dari September 2020 menjadi Desember 2020. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Pemerintah, kata Tito, ingin menjaga ketersediaan anggaran Pilkada karena mengantisipasi pesta demokrasi itu dapat terlaksana pada Desember 2020. Sekalipun, nantinya pilkada mesti tertunda hingga 2021 karena pandemi Covid-19, pemerintah masih memiliki kesiapan dana untuk pendanaan operasional Pilkada.
Dengan kesiapan dana itu, tahapan-tahapan pilkada akan berjalan lancar tanpa ada hambatan. Tito menegaskan pilkada tidak boleh terus terhambat karena pemilihan kepala daerah ini merupakan perhelatan politik penting untuk memfasilitasi suara rakyat dalam menentukan pemimpin di daerahnya.
“Jangan sampai kita tidak paham, dinamika anggaran seperti apa. Agenda politik ini harus berjalan karena 280 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya. Kepala daerah yang terpilih adalah yang dipilih rakyat, legitimasinya kuat, bukan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas oleh Kemendagri,”katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memulai kembali tahapan Pilkada Serentak pada 15 Juni 2020 lalu dengan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan KPU Daerah (KPUD).
“Kami sudah keluarkan surat agar dana pilkada ini boleh dicairkan karena KPU keluarkan surat 15 Juni kemarin sudah memulai tahap lanjutan di antaranya pengaktifan KPUD," kata Tito.
Selain itu, Mendagri juga mengatakan, pihaknya sudah menyetujui penambahan anggaran untuk pilkada serentak 2020 sebesar Rp5,1 triliun yang akan digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara pemilu dan pemegang hak suara.
"Memang ada permintaan tambahan dana untuk 276 ribu jadi 374 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara) ditambah APD dengan mengambil model Korea Selatan yang melakukan pemilu legislatif di puncak pandemi. Sebanyak Rp5,1 triliun ini mungkin akan dipenuhi, Menkeu sementara akan eksekusi tahapan Rp1,2 triliun,” ujarnya.
