Bisnis.com, JAKARTA – Taipan media asal Hong Kong, Jimmy Lai, mengkritik sejumlah perusahaan ternama di kota itu yang dipandangnya telah menyerah pada tekanan dari pemerintah China untuk mendukung Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional.
Salah satu perusahaan yang dimaksud, yakni HSBC, disebutnya telah bertekuk lutut pada pemerintah China.
“HSBC akhirnya bertekuk lutut,” tulis Lai melalui akun Twitter miliknya pada Kamis (4/6/2020), seperti dikutip dari Bloomberg.
“HSBC, Swire, Jardine dan banyak lagi lainnya berada di bawah tekanan untuk secara terbuka menjanjikan kesetiaan mereka, atau mereka akan menghadapi konsekuensi. Ini adalah harga yang dibayar dunia untuk menutup mata terhadap intimidasi #CCP. Cukup sudah,” lanjutnya, merujuk pada Partai Komunis China.
HSBC Holdings Plc. dan Standard Chartered Plc. adalah dua di antara perusahaan-perusahaan terkini yang menyuarakan dukungan atas undang-undang kontroversial tersebut, menyusul perusahaan besar seperti Swire Pacific Ltd. dan Jardine Matheson Holdings Ltd.
HSBC sebelumnya dikritik oleh media pemerintah China dan mantan Kepala Eksekutif Hong Kong karena membisu soal rancangan undang-undang yang telah memicu aksi protes baru di bekas jajahan Inggris itu.
Baca Juga
Undang-undang baru tersebut akan melarang segala bentuk subversi, hasutan, dan pemisahan diri di Hong Kong, sehingga berpotensi merusak kebebasan politik yang dijanjikan di bawah ketentuan penyerahan Hong Kong oleh Inggris ke China pada tahun 1997.
Pada Rabu (3/6/2020), Eksekutif HSBC Holdings Plc. Peter Wong menandatangani petisi yang mendukung UU tersebut. Pada hari yang sama, Standard Chartered juga menunjukkan dukungannya.
Dukungan dari dua bank berbasis di Inggris ini sendiri berlawanan dengan pertentangan Inggris terhadap UU itu.
Dikenal prodemokrasi, Lai dan harian Apple Daily yang dimilikinya telah terang-terangan menentang cengkeraman Beijing atas Hong Kong.
Taipan berusia 72 tahun ini dikecam sebagai pengkhianat oleh media pemerintah China dan dinobatkan sebagai salah satu sosok di belakang aksi protes yang meletus tahun lalu sebagai oposisi terhadap RUU ekstradisi.
