Bisnis.com, JAKARTA – Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan China kian memanas setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa Hong Kong tidak lagi mendapat perlakuan otonomi khusus berdasarkan hukum AS.
Pernyataan itu akan berimplikasi besar bagi status salah satu pusat perdagangan dunia itu sehingga akan membuat marah Beijing.
"Tidak ada alasan yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China mengingat fakta di lapangan," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip BBC.com, Kamis (28/5/2020).
Pernyataan keras itu terkait dengan rencana Beijing untuk memberlakukan undang-undang keamanan baru yang kontroversial di wilayah tersebut.
Undang-undang keamanan merupakan bagian terbaru dari serangkaian tindakan yang secara mendasar merusak otonomi dan kebebasan Hong Kong, kata Pompeo.
"Sekarang jelas bahwa China mengubah model pemerintahan Hong Kong dengan sendirinya," tambahnya. Karena itu dia mendukung rakyat Hong Kong berjuang melawan penolakan rezim komunis China atas otonomi wilayah itu.
Sementara itu, aksi protes juga pecah di Hong Kong untuk menolak undang-undang kontroversial lainnya, termasuk ancaman bagi pelaku penghinaan terhadap lagu kebangsaan hingga tiga tahun penjara.
Ratusan demonstran dengan spanduk berbaris di sepanjang jalan pusat kota selama aksi protes menentang undang-undang keamanan nasional Beijing di Hong Kong seperti dikutip ChannelNewsAsia.
Polisi mengepung gedung lembaga legislatif kota itu dengan penghalang berisi air dan mencegah pertemuan massa.
Polisi mengatakan lebih dari 300 orang ditangkap, sebagian besar karena dicurigai mengadakan pertemuan tidak sah. Tayangan televisi menunjukkan banyak dari mereka yang ditahan adalah kalangan remaja.
"Ini seperti jam malam," kata Nathan Law, seorang pengacara. Dia mengatakan pemerintah harus mengerti mengapa orang benar-benar marah.
