Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan serangkaian sanksi untuk menghukum China atas tindakan kerasnya terhadap Hong Kong.
Beijing diketahui berencana menerapkan undang-undang keamanan nasional baru yang akan membatasi hak dan kebebasan warga negara Hong Kong.
Dilansir Bloomberg, Rabu (27/5/2020), menurut orang yang dekat dengan masalah itu, Departemen Keuangan AS dapat menerapkan kontrol pada transaksi dan membekukan aset pejabat dan bisnis China. Langkah-langkah lain yang dipertimbangkan yakni pembatasan visa untuk pejabat Partai Komunis China.
Diskusi antar lembaga sedang berlangsung dan belum ada keputusan tentang penerapan sanksi tersebut. Presiden Donald Trump mengatakan pemerintahnya mengumumkan pengenaan sanksi tersebut pada akhir pekan ini.
"Itu adalah sesuatu yang akan Anda dengar sebelum akhir minggu," kata Trump di Gedung Putih.
Seorang juru bicara Departemen Keuangan menolak berkomentar. Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS akan mengesahkan otonomi Hong Kong berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong.
Baca Juga
Trump menandatangani undang-undang tersebut tahun lalu. Seorang pejabat administrasi senior meragukan bahwa AS dapat mengesahkan otonomi Hong Kong dalam keadaan saat ini.
Pemerintahan Trump berada di bawah tekanan yang meningkat dari Partai Republik dan Demokrat di Kongres untuk menanggapi dengan tegas rencana China untuk menegaskan kontrol lebih besar atas Hong Kong.
Namun, AS menghadapi tantangan dalam membalas balik ke China karena hukuman keras yang ditujukan pada Beijing kemungkinan juga akan membahayakan Hong Kong dan AS.
Komunitas bisnis dan investor cemas menyaksikan ketegangan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kamar Dagang AS meminta pemerintah China untuk melanjutkan prinsip satu negara dua sistem yang telah berlangsung di Hong Kong.
Kelompok itu juga mendesak Trump untuk terus mengejar hubungan konstruktif antara AS dan Hong Kong.
"Ini akan menjadi kesalahan serius di banyak tingkatan dan membahayakan status khusus Hong Kong, yang mendasar bagi perannya sebagai tujuan investasi yang menarik dan pusat keuangan internasional," kata kelompok bisnis itu dalam sebuah pernyataan.
Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany mengatakan bahwa presiden tidak senang dengan upaya China. Dia menolak untuk menjelaskan tentang tindakan spesifik yang sedang dipertimbangkan presiden.
"Sulit untuk melihat bagaimana Hong Kong dapat tetap menjadi pusat keuangan jika China mengambil alih," katanya.
Sementara itu, Beijing telah berulang kali memperingatkan AS untuk tidak ikut campur dalam apa yang dinilainya sebagai masalah domestik.
