Bisnis.com, JAKARTA — International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai tren pantauan 30 hari terakhir angka tambahan tes massal virus corona (Covid-19) yang telah dilakukan baru mencapai 3.600 tes per hari masih jauh dari instruksi Presiden Joko Widodo yakni 10.000 tes per harinya.
Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo mengatakan berdasarkan data informasi dari situs resmi infeksi emerging Kemenkes, pemerintah perlu melakukan evaluasi hambatan melakukan tes massal Covid-19 di masa pandemi ini. Hal ini penting agar Kemenkes dapat mempercepat pencapaian target tes massal Covid-19.
"Presiden perlu mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas Kemenkes. Sumbatan dan kendala manajemen, kelembagaan dan tata kelola harus segera ditemukan dan diatasi," katanya melalui siaran pers, Kamis (21/5/2020).
Kemenkes bagian Dewan Pengarah dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19, memiliki kewenangan penetapan PSBB di suatu daerah, serta diberikan alokasi anggaran oleh pemerintah.
Untuk memelihara harapan dan kepercayaan kepada pemerintah di masa sulit, pihaknya mengusulkan sejumlah langkah-langkah dan tindakan kepada Presiden Jokowi dan jajaran pemerintah Indonesia.
Pertama, mendukung target dan arahan Presiden agar Indonesia melanjutkan target jumlah tes massal dalam skala luas di Jabodetabek dan 10 kota besar-menengah dalam jumlah 10.000 tes perhari
Baca Juga
Kedua, melakukan Evaluasi Kinerja, Evaluasi Pelayanan, Evaluasi Kelembagaan (Fits for Purpose), serta evaluasi pengadaan obat - obatan kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan.
Ketiga, menjamin dan melanjutkan keterbukaan data dan informasi termasuk data data korban Covid-19, ketersediaan dan penggunaan anggaran
Keempat, menyiapkan dokumen pedoman teknis indikator pelonggaran pembatasan sosial dengan partisipasi aktif ahli ahli kesehatan masyarakat dan laboratorium serta berbagai pemangku kepentingan dan menyiapkan pedoman teknis protokol, indikator dan tahapan pembukaan PSBB.
Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) Zumrotin K Susilo mengatakan presiden dan pemerintah perlu melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas pelayanan BPJS, serta evaluasi pengadaan obat-obatan oleh Kementerian Kesehatan.
"Hal ini sangat mendesak agar kenaikan iuran dapat diikuti bukti nyata peningkatan pelayanan di lapangan kepada warga dan peserta BPJS Kesehatan. Perlu dibentuk Tim Evaluasi Independen yang melibatkan para ahli, wakil pengguna layanan dan wakil warga," ujarnya.
Dalam kondisi Covid-19, pelayanan kesehatan lainnya seperti Kesehatan Reproduksi juga tidak boleh diabaikan. Pengabaian ini nampak sulit bagi para Ibu untuk memperoleh alat kontrasepsi, sehingga banyak yang kemudian gagal KB.
Hal sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BKKBN, bahwa ada kenaikan persentase jumlah ibu hamil sampai dengan 105%. Baiknya angka persentase tersebut diturunkan dan dijaga pada angka dua digit.
Kegagapan Indonesia dalam merespon pandemi Covid-19 mencerminkan kondisi sistem kesehatan Indonesia yang tidak memadai.
Rentannya sistem keamanan kesehatan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap penyakit berbahaya serta terbatasnya sumber daya dan fasilitas layanan seharusnya menjadi pembelajaran untuk melakukan pembenahan sistem kesehatan Indonesia secara keseluruhan.
