Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menargetkan penyaluran bantuan sosial bisa menjangkau sekitar 55 persen penduduk. Penyaluran Bansos utamanya difokuskan kepada kelompok rentan yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.
“Kita harap bisa menjangkau kurang lebih 55 persen dari penduduk kita, baik itu yang kurang mampu maupun terkena dampak pandemi Covid-19," ujar Jokowi ketika meninjau penyerahan Bansos tunai di Kantor Pos kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).
Adapun, peninjauan tersebut dilakukan Jokowi untuk memastikan pembagian bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 berlangsung efisien dan sesuai dengan protokol kesehatan.
"Saya lihat tadi semuanya berjalan dengan baik, antrean bagus, dengan jaga jarak yang baik, semua pakai masker, dan sebelum uangnya diberi pun juga tangan dibersihkan dengan hand sanitizer. Protokol-protokol seperti itu yang harus kita jalankan," ujarnya.
Jokowi menjelaskan bahwa bansos yang telah diberikan kepada masyarakat sangat banyak. Selain bansos tunai, juga ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, bantuan pangan nontunai (BPNT), dan BLT desa.
Jokowi mengatakan bahwa pada tahap pertama ini penyaluran Bansos memang belum 100 persen rampung. Di beberapa tempat lain, BLT desa baru dirasakan sekitar 10 persen oleh masyarakat.
Baca Juga
"Mohon masyarakat masih menunggu, menanyakan kepada aparat desa, baik RT atau RW," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, pemerintah juga akan terus memperbaiki proses penyaluran bansos, utamanya terkait dengan pendataan warga penerima. Presiden berharap pada tahap kedua penyaluran bansos hal-hal tersebut tidak lagi menjadi masalah.
Adapun, menurut Presiden bansos, di tengah situasi pandemi, bukan hanya untuk membantu masyarakat.
Dia mencatat pengeluaran pemerintah menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020. Hal ini diikuiti dengan perlambatan konsumsi rumah tangga dan koreksi negatif pada lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT).
Oleh karena itu, percepatan penyaluran bansos menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi.
