Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menyebut bansos senilai Rp600.000 untuk warga terdampak Covid-19 berbeda dengan bansos sembako (bahan kebutuhan pokok). Sejauh ini, Kemensos fokus pada penyaluran bansos sembako kepada warga terdampak Covid-19 di DKI Jakarta.
Juliari P. Batubara, Menteri Sosial mengatakan bahwa informasi terkait bantuan sosial (bansos) senilai Rp600.000yang beredar di tengah masyarakat, bukan bansos sembilan bahan pokok (sembako) yang kini sedang dalam proses penyaluran oleh Kemensos.
"Bantuan Sembako disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menahan keinginan masyarakat agar tidak mudik. Bantuan Sembako ini bukan bantuan bernilai Rp600.000 sebagaimana informasi yang mungkin disalahpahami masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2020).
Juliari menjelaskan perbedaan itu karena saat ini banyak beredar informasi yang salah di masyarakat. Sebagian masyarakat mempertanyakan realisasi bansos senilai Rp600.000 per bulan untuk warga terdampak Covid-19.
Dia menuturkan Kemensos saat ini sedang fokus menyalurkan bansos sembako yang merupakan bansos baru. Selain itu, Kemensos juga sudah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas jangkauan penerima bantuan pada bansos reguler yakni PKH (Program Keluarga Harapan) dan Program Sembako.
Adapun, bansos sembako berisi paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja informal di DKI Jakarta yang terdampak Covid-19. Penerima bansos sembako didasarkan atas data dari Pemprov DKI Jakarta yakni 3,7 juta jiwa. Kemensos menyalurkan bansos sembako untuk 2,6 juta jiwa, sementara 1,1 juta sudah ditanggulangi dari APBD DKI Jakarta.
“Untuk mendukung penyaluran bansos sembako, Kemensos mendirikan Posko Bansos di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Bansos Sembako didistribusikan sejak Selasa, 7 April 2020, sampai 19 April 2020, dengan volume sebesar Rp300.000 paket,” tambahnya.
Juliari menambahkan dalam mekanisme distribusinya, Kemenos tidak menyalurkan bansos sembako secara langsung. Masyarakat yang ingin mendapatkan bansos sembako, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui pemerintah daerah (pemda) setempat, yakni melalui dinas sosial atau suku dinas sosial.
Penerima Bansos sembako adalah keluarga Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pekerja sektor informal dan masyarakat rentan lainnya yang datanya dihimpun dan diusulkan oleh dinas sosial di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya, secara bertahap, bansos sembako didistribusikan oleh suku dinas sosial dan komunitas peduli kepada masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan langsung ke tempat tinggal warga. Selain bansos baru, Kemensos juga sudah meningkatkan indeks bantuan dan jangkauan penerima untuk bansos reguler yakni PKH dan Program Sembako.
Untuk bansos PKH telah dilakukan perluasan kepesertaan menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan percepatan penyaluran dari semula 3 bulan menjadi perbulan. Kemudian untuk Program Sembako, melakukan perluasan penerima dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM, serta meningkatan indeks dari Rp150.000 per bulan per KPM menjadi Rp200.000 per bulan per KPM.
Sementara itu bansos Rp600.000 yang bernama BLT (Bantuan Langsung Tunai) saat ini belum disalurkan, yang menurut rencana akan didistribusikan untuk warga di luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).
