1. Bukan Gratifikasi, KPK Minta Instansi Transparan Soal Sumbangan Covid-19
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganjurkam kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan institusi pemerintah lainnya untuk melakukan publikasi dan administrasi segala bentuk sumbangan dan bantuan yang diterima terkait penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19).
“Instansi dapat memanfaatkan situs resmi yang dikelola oleh masing-masing instansi untuk memublikasikan kepada masyarakat terkait penerimaan dan penggunaan bantuan yang diterima. Melalui situs tersebut, instansi juga disarankan agar melakukan pemutakhiran data setiap hari sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, lewat keterangannya, Rabu (15/4/2020).
Baca berita lengkapnya di sini.
2. Update Corona Indonesia: Pasien Positif 5.136 Orang dan 469 Meninggal
Pemerintah mencatat adanya penambahan kasus baru pasien positif virus Corona (Covid-19) di Indonesia, yakni sebanyak 297 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 5.136 kasus.
Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan data tersebut diperoleh hingga siang ini, Rabu (15/4/2020).
Baca berita lengkapnya di sini.
3. Berapa Anggaran PSBB di Berbagai Daerah?
Sejak pemerintah pusat menerbitkan aturan terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sudah ada 16 daerah yang mengajukan status tersebut per Rabu (15/4/2020). Dari jumlah itu, 10 daerah mendapat izin dan 6 lainnya ditolak.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan alasan penolakan beragam. Salah satunya menyoal anggaran.
Baca berita lengkapnya di sini.
4. Luhut: Tidak Semua Orang China Brengsek
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pekerja dari China yang masuk ke Indonesia melalui prosedur resmi.
Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam video conference, Selasa (14/4/2020), menjawab tudingan bahwa pekerja China masuk ke Indonesia secara ilegal, dan dirinya melakukan intervensi untuk melepas para pekerja tersebut.
Baca berita lengkapnya di sini.
5. GP Ansor Desak Vendor Pelatihan Kartu Pra Kerja Dihapus
Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengapresiasi langkah pemerintah memberikan stimulus bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi corona, salah satunya melalui Kartu Pra Kerja yang menyedot anggaran mencapai Rp20 triliun. Namun, program dalam bentuk pelatihan online dinilai tidak tepat.
Ketua Umum Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menilai stimulus yang diberikan melalui Kartu Pra Kerja dalam bentuk pelatihan online tidak tepat. Pasalnya, yang dibutuhkan rakyat, termasuk yang kehilangan pekerjaan, adalah bantuan yang dapat membuat mereka bertahan hidup akibat pandemi corona yang belum ketahuan kapan berakhirnya.
Baca berita lengkapnya di sini.
