Bisnis.com, JAKARTA - Fenomena arus balik pascalebaran dinilai tak kalah mengkhawatirkan bila tak ada intervensi pemerintah terhadap arus mudik di tengah merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19.
Kepala Bidang Mobilitas dan Sebaran Penduduk Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Chotib Hasan mengatakan tanpa intervensi pemerintah, sekitar 3,8 juta jiwa atau sekitar 36 persen penduduk DKI Jakarta diperkirakan mudik Lebaran pada tahun ini.
Dengan begitu, jumlah orang dalam pemantauan (ODP) baru dari DKI Jakarta diperkirakan mencapai 1.046 orang. Pasalnya, DKI Jakarta merupakan sentral dari penyebaran Covid-19 di Tanah Air.
Fenomena arus balik pascalebaran, jelas dia, akan menambah ODP itu lantaran jumlah orang yang terlibat kian besar. Hal itu didukung dengan kalkulasinya terkait dengan kemungkinan pemudik yang balik ke DKI Jakarta membawa orang baru mencapai 1,91 persen atau sekitar 71.000 dari total pemudik.
"Jika tanpa intervensi akan ada 1.059 ODP dari mereka yang balik ke Jakarta. Sementara jika dengan intervensi akan ada tambahan sekitar 205 ODP pada arus balik ke Jakarta," ujarnya dalam paparan mengenai ‘Dilema Pandemi Corona: Mudik atau Tidak?’ pada Selasa (14/4/2020).
Chotib menjelaskan arus balik ini juga akan memberi dampak yang signifikan sebab berpotensi menjadi penularan Covid-19 gelombang kedua di DKI Jakarta. Untuk itu, perlu adanya intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pelarangan mudik di daerah asal mudik dan penutupan lokasi di daerah tujuan mudik.
Jika ada pelarangan, jelas Chotib, maka jumlah yang mudik berkurang, yaitu diperkirakan sekitar 735.000 orang atau sekitar 7 persen dari penduduk DKI Jakarta.
"Ini yang mesti diperhatikan oleh pemerintah adanya gelombang kedua. Tadinya sudah melandai atau mungkin suda menurun, lalu kemudian karena mudik dan arus balik serta ada interaksi, kunjungan dan sebagainya."
